"Serta pengendalian atas pelaksanaan program sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program," terang dia.
Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut ia juga meminta arahan dari Presiden RI terkait rakor tersebut sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Hadiri Syukuran Hari Jadi Pemprov Sumsel ke 78
"Terima kasih atas kepercayaan bapak (Presiden RI), mohon arahannya untuk perbaikan di masa datang," tutupnya.
Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan telah menandatangani Keppres mengenai Tunjangan Kinerja untuk BPKP.
Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada BPKP guna memicu kinerja dari BPKP itu sendiri.
“Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keppres (Keputusan Presiden) Mengenai Tunjangan Kinerja Untuk BPKP, menjadi 100 persen.
BACA JUGA:Personel dan ASN Polda Sumsel Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala 2024
Ini bentuk apresiasi pada BPKP yang harapannya, tentu memiliki harapan, harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP.
Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan. Agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal,” ucap Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyebutkan sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan.
Melainkan justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, untuk mencegah penyimpangan penyimpangan.
BACA JUGA:Kunjungi Polda Sumsel, Tim Slog Polri Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi ‘Siada Baja’