PALEMBANG, PALPRES.COM - Sebanyak 200 personel Polri dan 50 personel TNI mulai menjalani latihan penanganan karhutla secara teori dan praktek.
Pelatihan penanganan ini rencananya berlangsung selama tiga hari.
Pelatihan ini langsung dipimpin oleh instruktur dari Manggala Agni, di komplek Jakabaring, Kota Palembang.
Pelatihan penanganan karhutla ini dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bertempat di aula Griya Agung Kamis 25 Juli 2024.
BACA JUGA:37.804 Benih Lobster Asal Lampung Gagal Diselundupkan, Rencana Bakal Dikirim ke Luar Negeri
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Cek Peralatan di Gudang Logistik Mapolda Sumsel, Polda Sumsel Siap Tangani Karhutla
Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo mengungkapkan, jika memang pihaknya yang meminta pelatih dari ahlinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Pelatih dari Manggala Agni yang langsung di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Untuk peralatan alhamdulillah sudah kami lengkapi ada alat pelindung diri kemudian juga ada peralatan pompa seperti yang tadi sudah kita lihat bersama,” terangnya.
Irjen Pol Rachmad Wibowo mengatakan, dengan adanya tambahan kekuatan 250 personel yang dilatih ini, nantinya diharapkan akan ada kekuatan berjumlah 490 personel pemadam karhutla di Sumsel.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Sebut Satgas penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery Harus Komprehensif
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Beri Arahan pada Bintara dan Tamtama, Terkait Penanganan Karhutla di Provinsi Sumsel.
“Jumlah kekuatan personel total 490 terdiri dari 250 personel yang dilatih dan 240 personel dari Manggala Agni,” ujarnya.
Rachmad Wibowo juga mengingatkan Intruksi Presiden No 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Karhutla yang disebut melibatkan 28 Kementerian lembaga hingga unsur terbawah para Bupati dan Walikota.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel dalam amanatnya menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada pihak yang menginisiasi diselenggarakannya kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan karhutla yang melibatkan semua stakeholder, baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan dari dunia usaha ataupun pihak swasta.