Lakukan percepatan untuk beberapa kegiatan yang masih belum berjalan.
BACA JUGA:Lestarikan Ekosistem Sungai, Dinas Perikanan Muba Jalankan Program Mapan Muba
BACA JUGA:Aset Tanah Seluas 3,6 Hektar Milik Mantan Kadis PMD Disita Penyidik Kejari Muba
Kemudian kembali saya tekan agar tidak melakukan pembayaran non-tunai.
Semoga kita semua bisa selalu kompak dan solid seperti ini.
Segala harapan untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan daerah tentunya menjadi tugas kita bersama," tuturnya.
Sementara, Kajari Muba Roy Riadi SH MH menyampaikan, Pemkab Muba dan Kejaksaan Negeri Muba sudah melakukan MoU terkait dengan penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
BACA JUGA:Promosi Gratis Dodol Kelapa Sawit via Podcast, Pelaku UMKM Muba Ucapkan Syukur
BACA JUGA:Sukses Dengan Bantu Umak, Pemkab Muba Bakal Luncurkan Program Bantu Ubak, Bantuan Apa Itu?
Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Peran kejaksaan dalam mendukung tujuh prioritas nasional rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024.
Diantaranya yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Selanjutnya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
BACA JUGA:Pemkab Muba Ancam Tutup Jalur Perairan Sungai Lalan Setahun, Bila Jembatan Lalan Tidak Dibangun
BACA JUGA:Lapas Sekayu Razia Blok Hunian Warga Binaan, Benda Mengejutkan Ditemukan, Apa Ya?
"Artinya kami siap dan akan terus melakukan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan intelijen lainnya, melakukan pencegahan KKN dan pengawasan Multimedia.