BACA JUGA:Benarkah Peraturan Pemerintah Hapus Tagihan Kredit Macet UMKM Bakal Dikeluarkan Prabowo Subianto?
BACA JUGA:Benarkah Peraturan Pemerintah Hapus Tagihan Kredit Macet UMKM Bakal Dikeluarkan Prabowo Subianto?
Menurut Nadia, Pilkada.AI menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Dengan menyediakan layanan mulai dari pemetaan politik, rekomendasi strategi dan komunikasi, hingga aplikasi untuk tim kampanye.
“Jadi bisa dikatakan, yang kami tawarkan adalah one stop service yang komprehensif. Kami tidak hanya memberikan alat atau fitur tunggal, tapi juga menyediakan solusi lengkap yang memungkinkan Cakada untuk mengelola kampanye mereka dengan lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
Hemat Biaya Kampanye Hingga 40%
BACA JUGA:9 Ciri Masyarakat yang Berhak Dapat Bansos PKH dari Pemerintah Via Kemensos di 2025
BACA JUGA:Selain Tambah 2 Bansos, Pemerintah Melalui Kemensos Tambah Jumlah Penerima Bansos PKH, Dan BPNT 2025
Efisien dan efektif adalah dua kata kunci yang sangat penting dalam proses kontestasi Cakada.
Menurut survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada September 2022 lalu.
Untuk biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota berada pada kisaran Rp20-30 Miliar.
Sementara untuk maju pada jabatan gubernur atau wakilnya membutuhkan modal Rp100 Miliar.
BACA JUGA:SURVEI! 83,4 Persen Masyarakat Yakin Pemerintahan Era Prabowo Membuat Indonesia Lebih Baik
BACA JUGA:9 Bantuan Dari Pemerintah dibagikan Kemensos Tahun 2025 , Catat Daftarnya!
Namun berdasarkan rilis yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa tahun silam.
Kisaran angka itu terkadang mencapai angka yang spektakuler hingga di atas Rp400 Miliar.
Biaya politik itu memang sangat bervariasi, tergantung berbagai faktor.