Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Minggu 13-09-2026,00:27 WIB
Reporter : Sulis Utomo
Editor : Sulis Utomo

Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.

Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat.

Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.

Politik akomodasi

Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik.

Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.

Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan.

Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.

Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi

Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan.

Kategori :