Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.” - “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya.
Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja?
Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Catatan dan Harapan ke Depan
Setelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.
Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden.
Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat.
Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi.
Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional.
Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran.
Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas.