Perguruan tinggi yang menggunakan sumber daya publik tentu harus akuntabel.
Mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kualitas lulusan, serta dampak ilmu pengetahuan memang harus dapat dievaluasi.
Persoalannya muncul ketika alat ukur perlahan berubah menjadi penunjuk arah.
BACA JUGA:Demokrasi Kita: Antara Musyawarah Pancasila atau Konsensus Oligarki?
BACA JUGA:Negara Hukum di Atas Kertas, Negara Administrasi di Lapangan
Ketika itu terjadi, pertanyaan yang muncul di perguruan tinggi bukan lagi semata: persoalan apa yang penting bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan untuk kita jawab?
Pertanyaannya dapat bergeser menjadi: kegiatan ini masuk indikator yang mana? Perubahan kecil dalam pertanyaan tersebut mempunyai konsekuensi besar terhadap kehidupan akademik.
Kampus Bukan Tanaman Pot
Perguruan tinggi semestinya tumbuh seperti pohon.
Pohon mempunyai akar. Akar tumbuh mengikuti tanah, air, iklim, dan ekosistem tempat kehidupan itu berlangsung.
Pohon yang tumbuh di rawa tentu mempunyai karakter yang berbeda dengan pohon yang tumbuh di pegunungan.
Kita tidak menilai pohon rawa gagal hanya karena ia tidak tumbuh seperti pohon yang hidup pada ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Begitu pula perguruan tinggi.
Universitas yang tumbuh di Sumatera Selatan berhadapan dengan ekosistem sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda dengan universitas di Jakarta, Yogyakarta, Papua, Maluku, Kalimantan, atau Bali.
Persoalan yang hadir di sekitarnya berbeda.
Sejarah masyarakatnya berbeda. Struktur ekonominya berbeda. Bahkan hubungan manusia dengan alamnya berbeda.
Program studi pun demikian.
Program Studi Ilmu Komunikasi di satu wilayah dapat tumbuh kuat karena berhadapan dengan industri media.