Gubernur Herman Deru Buka Rangkaian Kegiatan HKG PKK ke-53, Rakon PKK, dan Rakerda Dekranasda Sumsel 2025

PALEMBANG,PALPRES.COM- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Rapat Konsultasi (Rakon) PKK, dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumsel Tahun 2025.

Acara tersebut berlangsung di The Sultan Convention Center, Palembang, Rabu 25 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya peran aktif PKK dan Dekranasda sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran.

Ia meminta agar forum-forum ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat dijadikan acuan program daerah.

BACA JUGA:Wabup Ardani Sambut Kepulangan Jamaah Haji Ogan Ilir: Semoga Mabrur dan Jadi Teladan

BACA JUGA:Herman Deru Kukuhkan Supriyadi sebagai Kakanwil BPKP Sumsel, Sinergi Kawal Proyek Pembangunan Tanjung Carat

"Rakon PKK dan Rakerda Dekranasda harus mampu melahirkan butir-butir rekomendasi yang konkrit, yang bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan Pemprov Sumsel pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya," tegas Herman Deru.

Ia juga mengingatkan agar para ketua PKK dan Dekranasda, terutama yang baru dilantik, dapat bergerak cepat dan mampu merespons tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurut  Herman Deru, PKK yang lahir dari seminar tahun 1957 kini telah menjadi kekuatan sosial yang besar dengan 10 program pokok yang fokus pada pemberdayaan keluarga.

Ia bahkan menyebut PKK sebagai organisasi terbesar kedua setelah Muslimat NU dalam hal pengaruh dan cakupan.

BACA JUGA:Herman Deru Buka Kejuaraan Sepak Bola Piala Gubernur U-15 se-Sumsel

BACA JUGA:JSC Dilengkapi Sirkuit Grasstrack, Gubernur Herman Deru Pastikan Sumsel Siap Gelar Kejurnas 2025

"Sepuluh program pokok PKK jangan hanya dipajang, tapi harus dijalankan dengan sepenuh hati oleh seluruh kader dan anggota. Ini adalah panduan moral dan teknis dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta OPD terkait untuk memastikan anggaran kegiatan PKK dan Dekranasda digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Sumber: