Indonesia Fasilitasi Pembahasan Tata Kelola dan Aliran Data Lintas Negara

LABUAN BAJO, PALPRES.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo mendorong semua stakeholders untuk memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data. Dorongan itu dengan dilaksanakannya lokakarya identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholders pada arus data lintas batas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022)

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, yang berlangsung secara hibrida dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022).

Dalam siaran persnya, Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.

Mira yang juga Chair DEWG G20, menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi  diskusi pemangku kepentingan untuk memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua.

BACA JUGA:Borobudur Ditata Ulang, Menkominfo Sebut Ada Dua Pertimbangan Utama

“Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari isu prioritas Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengharapkan lokakarya itu dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.

"Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFTT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group),” jelasnya.

Mira menyatakan pembahasan mengenai tata kelola data memiliki arti penting. Apalagi dengan adanya peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual.

BACA JUGA:Tips Startup Pemula, Kominfo: Maindsetnya Jangan Hanya Investasi

Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.

“Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pasca-Covid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Lokakarya yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ketiga DEWG G20 itu merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pembahasan mengenai tata kelola dan aliran data lintas negara.
“Lokakarya ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan Ministerial Declaration Draft kita atau Bali Package,” tandas Mira Tayyiba.

Chair DEWG Mira Tayyiba mengatakan, lokakarya ini diadakan dengan tujuan untuk mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.

Sumber: kominfo.go.id