Side Event Ketiga G20 EMPOWER, Dorong Pertumbuhan Ketahanan Digital dan Keterampilan Perempuan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga (kiri atas), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim (tengah atas), Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Mira Tayyi--Dok XL Axiata
JAKARTA, PALPRES.COM- Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia menggelar Plenary Meeting dan Side Event ketiga di Jakarta, Selasa, (26/7/2022), mengusung tiga agenda utama, pertemuan ini sekaligus menandai penutupan rangkaian G20 EMPOWER Presidensi Indonesia yang telah berlangsung sejak Desember 2021 yang lalu.
Pertemuan ketiga yang digelar secara hybrid ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Mira Tayyiba, Sherpa, working group G20, engagement group G20 yang mengangkat isu-isu Perempuan, advocate G20 EMPOWER dari negara anggota G20, organisasi internasional, serta para ahli.
Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga menyatakan bahwa untuk memaksimalkan ekonomi digital, perempuan perlu meningkatkan pemanfaatan dari teknologi dan aplikasi digital untuk setiap peluang yang ada.
BACA JUGA:XL Axiata Umumkan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022
Setiap teknologi berpotensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing. Namun, pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam ekonomi digital masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital.
Perlu diakui bahwa permasalahan ini berawal dari fakta adanya bias gender yang berdampak terhadap kurangnya motivasi anak perempuan dalam menjadikan sains maupun teknologi menjadi pilihan utama pendidikannya sehingga anak perempuan pun menjadi kurang tertarik pada teknologi digital.
“Saat ini, negara dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor ketahanan digital. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan digital agar perempuan bisa menghadapi tantangan pekerjaan yang serba digital di masa yang akan datang. Kita harus bekerja sama untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di sektor digital. Caranya dengan pertama, meningkatkan angka tenaga kerja perempuan khususnya di bidang STEM. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang ramah perempuan. Ketiga, mendorong keseteraan gender di segala bidang pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim dalam sambutannya mengatakan tidak ada orang, termasuk perempuan yang bisa menyadari potensi mereka saat berada di bawah tekanan seperti kondisi lingkungan dan stigma.
“Menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi adalah batu loncatan bagi banyak perempuan. Selain itu, yang terpenting adalah terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, kami di Kementerian memiliki kebijakan dan fokus untuk memerangi kekerasan seksual atau yang berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi,” jelasnya.
Aman dari berbagai ancaman dalam menempuh jalur pendidikan tidaklah cukup. Kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek bertujuan salah satunya untuk memungkinkan lebih banyak perempuan memasuki dunia kerja dengan berbagai keterampilan.
Selain itu, semua sektor organisasi perlu meningkatkan inklusivitas untuk menghindari munculnya intoleransi.
“Kemendikbudristek sedang mengembangkan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Salah satunya melalui kolaborasi antara sektor bisnis dan perguruan tinggi dengan melibatkan perempuan. Namun kebijakan saja tidak cukup. Kita harus mengupayakan agar perempuan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, mendapatkan agensi untuk mengambil keputusan, serta memperoleh perlindungan dari pendidik dan orang tua", jelas Nadiem lebih jauh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Mira Tayyiba menambahkan bahwa sudah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi bias dan ketidaksetaraan gender serta memastikan akses yang sama bagi perempuan dalam pasar tenaga kerja dan bisnis.
Melalui forum DEWG (Digital Economy Working Group) sebagai salah satu aliansi G20 Presidensi Indonesia, kami berusaha menyederhanakan isu-isu digital ke dalam tiga prioritas utama. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19. Kedua, keterampilan dan literasi digital. Ketiga, pengaturan arus penggunaan dan lintas batas aliran data.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: