Sejarah DPRD Kota Palembang (Bagian Ketiga)

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Aksi Militer Belanda dan Pendudukan Belanda

KEHADIRAN pasukan Sekutu ke Indonesia yang diwakilkan kepada pasukan Inggris, hanya untuk bertugas membebaskan para tawanan perang, memulangkan pasukan Jepang ke negerinya, menjaga keamanan dan ketertiban umum sampai pemerintah yang sah kembali dapat berfungsi.

Secara rinci tugas-tugas tersebut adalah :

a. Menerima penyerahan satuan-satuan Jepang dan menjalankan syarat-syarat penyerahan.

b. Membebaskan dan mengamankan interniran  dan tawanan perang Sekutu.

c. Mempertahankan keamanan di daerah-daerah kekuasaan Sekutu agar siap untuk diserahkan kembah kepada pemerintah sipil.

d. Mengumpulkan keterangan-keterangan dan mengadili penjahat-penjahat perang.

Dalam pelaksanaan tugas Inggris inilah, Belanda dengan NICA-nya membonceng masuk ke Indonesia.

Pasukan Inggris telah mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945, dibawah pimpinan Letkol Carmichael.

Kedatangan mereka pada awalnya disambut baik, tetapi akhirnya timbullah bentrokan-bentrokan, terutama di kalangan pemuda dan pejuang.

Pada saat itu lahirlah di Palembang, tanggal 25 Augustus 1945 Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR), yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia di wilayah Sumatera bahagian Selatan.

Setelah pasukan Inggris menyelesaikan tugasnya di Palembang, maka pembonceng gelap NICA tetap bercokol di Palembang.

Impian Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, tentunya mendapat reaksi hebat dari bangsa Indonesia.

Dimana tekad bangsa ini hanyalah "Merdeka atau Mati".

Provokasi pasukan Belanda telah menerbitkan Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, yaitu tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947.

Reaksi hebat dari lasykar dan pasukan keamanan serta rakyat, membuat Palembang bermandikan api, darah dan air mata.

Tindakan Belanda yang dalam keadaan kalap ini selain menduduki Kota Palembang, juga melanjutkan Aksi-Militernya yang dikenal sebagai Aksi Militer I dan II.

Reaksi Pemerintahan Kota Palembang atas pendudukan dan agresi militer ini adalah dengan mengadakan sidang Istimewa, dan secara bulat untuk membekukan DPRD Kota Palembang pada tanggal 25 Augustus 1947.

Tindakan ini sebagai pernyataan protes keras dan penampilan sikap tidak adanya keinginan untuk bekerja sama dengan Belanda, yang telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia.


Sumber :

1. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Sejarah Perkembangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Maret 1998
2. http://www.setwan.palembang.go.id/2013/10/sejarah-DPRD-kota-palembang.html
3. Wikipedia

Sumber: palpres.com