KLHS Sepakati 6 Isu Strategis untuk Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumsel

PALEMBANG,PALPRES.COM- Kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungkan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 8 Desember 2022 menyepakati rekomendasi arah kebijakan rencana program dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan  Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS Perubahan RTRW). 

Sebelumnya pada awal Oktober, konsultasi publik pertama menyepakati isu-isu pembangunan strategis. 

Kegiatan konsultasi publik merupakan tahapan dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup  Strategis (KLHS) yang menjadi elemen penting dalam rangkaian Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini tengah berlangsung. 

Kesepakatan akan rekomendasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta Konsultasi Publik yang hadir di Hotel Beston, Palembang. 

BACA JUGA:Dinas PUPR Muba Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Revisi RTRW dan KLHS

Diantara peserta yang turut dalam kegiatan satu hari tersebut adalah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan pemerintah kota/kabupaten, akademisi, dan pihak swasta.

Diantara isu-isu yang disepakati adalah pengelolaan sumber daya air, penurunan kualitas udara, alih fungsi lahan dan hutan, perubahan iklim, tata kelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta keanekaragaman hayati darat dan perairan.

Diantara rekomendasi kebijakan rencana program (KRP) yang disepakati adalah pengembangan kawasan perkotaan pada wilayah dengan ketersediaan air yang rendah harus didukung dengan upaya pengawetan air, yaitu dengan pengelolaan kuantitas air permukaan melalui pengendalian aliran permukaan, pemanenan air hujan, serta peningkatan kapasitas infiltrasi tanah.

BACA JUGA:Sumatera Selatan Laksanakan Konsultasi Publik Rancangan Revisi RTRW

Lalu termaktub juga KRP pengembangan kawasan perkotaan dengan konsep green city dengan penyediaan RTH untuk menjaga keseimbangan lingkungan; transportasi ramah lingkungan; pemanfaatan energi secara efisiensi, bangunan hemat energi, dan efisiensi pemanfaatan air. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Drs H Edward Candra, MH., mengapresiasi kemajuan yang sudah dicapai oleh tim penyusun KLHS Sumatera Selatan mengingat  tenggat waktu yang cukup ketat dan dukungan teknis yang diberikan oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia. 

Edward juga mengajak para pemangku kepentingan yang hadir untuk secara aktif menyampaikan  masukan sehingga dokumen yang disusun makin lengkap dan inklusif. 

Konsultasi publik, menurut Edward, telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun  2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana  Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. 

BACA JUGA:Konsultasi Publik Serap Saran Lengkapi Revisi RTRW Provinsi Sumsel

Sumber: