Ini Lho 3 Prioritas Pembangunan pada 2024, Cakupan Selaras dari Musrenbangcam

LAHAT, PALPRES.COM- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kali ini dilakukan di daerah pemilihan (dapil) lll yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Pagar Gunung (Pagun).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat, Feryansyah Eka Putra ST MM mengemukakan, setidaknya ada tiga prioritas pembangunan pada 2024 ini.

Diantaranya, penguatan birokrasi reformasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Tentunya dari tiga prioritas ini kedepannya harus disinkronkan dengan arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel)," urainya, Selasa 7 Februari 2023.

BACA JUGA:DPRD Lahat Bentuk Pansus Perkebunan Selesaikan Carut Marut dengan Perusahaan

Sebab, sambung dia, usulan yang selama ini diberikan secara langsung tidak bisa lagi, sebab wajib masuk ke dalam aplikasi.

"Termasuk juga, disertai foto pembangunan, volumenya dan lain sebagainya, dengan begitu, masuk entry di aplikasi SIPD," jelas Feryansyah Eka Putra.

Aplikasi tersebut tidak akan bisa adanya pembangunan, apalagi dan program kerja. Tetapi, usulan harus melewati verifikasi mitra Bappeda dan kecamatan. Disinilah usulan diketahui untuk dapil 3 menjadi prioritas, tetapi mesti dilihat ditingkat provinsi dan pusat.

"Sesuai dokumen tahunan, apa yang menjadi target yang nantinya akan dilihat dari masing-masing OPD, termasuk pokok pikiran (Pokir) DPRD. Maka di validasi oleh TAPD dan barulah disetujui," tegasnya.

BACA JUGA:Bansos Sembako 2023 Cair Maret, Pemilik e-KTP dan KIS Bisa Dapat Rp2.400.000, Begini Caranya!

Sementara itu, Bupati Lahat, Cik Ujang SH diwakili Wakil Bupati (Wabup), H Haryanto SE MM MBA menuturkan, para pemangku kepentingan tiap kecamatan, memberikan perhatian serius dan optimal sehingga terlibat aktif.

"Dengan tujuan untuk menjadikan Musrenbang sebagai instrumen penting, dalam perencanaan serta penganggaran partisipatif dapat kita wujudkan," ungkapnya.

Dengan demikian, masih kata dirinya, pemerintah melalui stakeholder teknis diupayakan bergerak selaras, terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kelompok masyarakat miskin yang ada di desa.

BACA JUGA:Dijamin Lolos Kartu Prakerja dan Dapat Dana Insentif Rp4.200.000, Begini 6 Caranya!

Sumber: