PGN Belum Lakukan Penyesuaian Harga Gas Industri Non HGBT, Ternyata Harus Mengacu 3 Hal Ini

 

JAKARTA, PALPRES.COM- PT Perusahaan Gas Negara (PGN), terus berkomitmen menyediakan pasokan gas yang handal, dalam memenuhi kebutuhan gas bumi seluruh segmen pelanggan.

Subholding Gas PT Pertamina (Persero) terus mendukung penyediaan gas, untuk mendukung pelanggan baik rumah tangga, industri hingga pembangkitan listrik.

Hal itu menyikapi, rencana penyesuaian harga gas industri non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu). Dan ternyata PGN sampai saat ini belum melakukan, penyesuaian harga gas untuk industri non HGBT.

PGN saat ini juga berusaha melakukan beragam optimasi pengelolaan pasokan gas bumi, yang bersumber dari berbagai jenis pasokan yang beragam.

BACA JUGA:Jaga Kualitas Lingkungan dan Udara, PGN Berhasil Tekan Emisi

Seperti dari sumur gas bumi, lalu hasil regafisikasi Liquefied Natural Gas (LNG). Dan Compressed Natural Gas (CNG) melalui berbagai moda infrastruktur.

Hal itu sesuai dengan peran PGN dalam rantai penyaluran gas bumi, khususnya pada sisi midstream dan downstream.

Dalam pelaksanaan penyaluran gas bumi, PGN memastikan kepatuhan, terhadap regulasi dan keselarasan dengan kebijakan Pemerintah.

Karena untuk penentuan harga gas hilir, harus mengacu kepada peraturan Menteri ESDM, SKK Migas dan BPH Migas.

BACA JUGA:Tingkatkan Kinerja Positif, PGN Saka Lakukan Liability Management 2023

Untuk kegiatan usaha hilir gas bumi saat ini (midstream dan downstream) telah memasuki era baru. Karena kegiatan hilir gas bumi diatur (regulated), untuk mewujudkan pengelolaan gas bumi yang efisien, rasional, dan transparan.

Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas. Beberapa peraturan mengenai biaya gas bumi yaitu sebagai berikut:

1. Permen ESDM nomor 06 tahun 2016 mengenai alokasi gas bumi, pemanfaatan, serta harga beli dari Hulu/KKKS yang ditetapkan oleh Menteri ESDM

2. Peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2023 mengenai tarif pengangkutan

BACA JUGA:PGN Rombak Direksi, Arief Setiawan Handoko Jadi Dirut, Berikut Daftar Direksi terbarunya

3. Permen ESDM Nomor 58 tahun 2017 jo Pertmen ESDM Nomor 14 tahun 2019 terkait biaya niaga distribusi gas bumi

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, menjelaskan bahwa komersialisasi gas PGN kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama adalah sumber pasokan gas, kedua adalah harga pasokan, dan ketiga adalah kontribusi volume masing-masing pasokan gas.

Serta biaya midstream dan downstream infrastruktur gas bumi, dalam menyalurkan produksi gas kepada pelanggan.

BACA JUGA:Mampu Jaga Kinerja Layanan, PGN Raup Laba Bersih Rp4,84 Triliun

Komersialisasi gas tersebut juga bukan hanya terkait dengan tujuan saat ini, akan tetapi juga memastikan agar dapat mendukung, keberlanjutan PGN sebagai mitra strategis Pemerintah, dalam pengembangan infrastruktur gas bumi.

Guna mendukung gas bumi sebagai energi transisi dan pencapaian net zero emission di tahun 2060.

“Dalam komersialisasi harga gas, PGN mempertimbangkan penerapan peraturan perundang-undangan, atau ketetapan pemerintah terkait dengan harga produksi gas yang diterbitkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, untuk saat ini, kami belum melaksanakan penyesuaian harga gas. Adapun informasi yang kami sampaikan sebelumnya adalah, dalam rangka memenuhi GCG dan ketentuan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), antara PGN dan pelanggan industri.

BACA JUGA:PT PGN Kembangkan Pembangunan Jargas di Jambi

“Kami senantiasa siap menjalankan fungsi penyaluran gas bumi, kepada pelanggan sesuai lingkup peran kami di Midstream dan Downstream. Sekiranya terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, atau ketetapan pemerintah mengenai harga gas, maka PGN akan mengacu pada perubahan tersebut,” jelasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan, untuk menggunakan energi, baik gas dari PGN dan kerja sama yang terjalin selama ini. Kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, pelanggan komersial dan industri, agar PGN dapat terus melayani kebutuhan energi di Indonesia,” jelasnya. *

Sumber: