Aturan Baru! Petani Lahan 2 Hektare Bisa Dapat KUR Mikro di 2024, Dana Cair Hingga Rp100 Juta

JAKARTA, PALPRES.COM – Aturan baru! petani lahan 2 hektare bisa dapat KUR Mikro di 2024, dana cair hingga Rp100 juta.

Di tahun 2024 ini para petani yang memiliki lahan 2 hektare bisa mendapatkan insentif KUR mikro.

Bahkan petani masuk kategori prioritas, dan menariknya lagi, nasabah bisa mendapatkan pinjaman hingga 4 kali.

KUR Pertanian adalah skema pembiayaan/kredit tanpa agunan bagi para petani yang usahanya dinilai layak. 

BACA JUGA:Ajukan Pinjaman KUR BCA 2024: Syarat Mudah, Bunga Ringan dan Tanpa Jaminan, Ini Caranya

BACA JUGA:Hanya Lampirkan KTP, Bisa Dapat KUR Mandiri 2024 Pinjaman 10-50 Juta Tanpa Agunan

Tujuan dari KUR, antara lain: Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. 

Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah mengeluarkan KUR Pertanian untuk memberikan pinjaman kepada para petani.

Pemerintah menyiapkan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Tahun 2024.

BACA JUGA:Tak Semua UMKM Bisa Ajukan KUR! Ini Jenis Usaha yang Ditolak oleh Bank

BACA JUGA:Pengajuan Top Up KUR Anda Ditolak? Ternyata 4 Hal Ini Penyebabnya

Akses KUR Mikro berulang untuk petani adalah salah satu kebijakan yang siap diimplementasikan.

Syaratnya adalah, petani tersebut memiliki luas lahan olehan terbatas paling banyak 20.000 m2.

Insentif KUR kepada petani kecil diberikan dengan pemberian pengecualian dari ketentuan pembatasan akses KUR MIkro (pafon KUR Rp10 juta hingga Rp100 juta), serta pengenaan suku bunga/marjin KUR Mikro tetap sebesar 6 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menerangkan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Pinjaman KUR BRI 2024 Rp 30 Juta, Cek Syarat Pengajuan dan Angsurannya

BACA JUGA:Alternatif Pinjaman Selain KUR, Pinjaman Online Tanpa Agunan Langsung Cair ke Bank BRI

Yakni dengan cara membantu memberikan akses pembiayaan murah, sehingga tidak membebani mereka dalam penyiapan modal kerja untuk dapat berproduksi.

Dengan perubaha kebijakan KUR ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mayoritas petani di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan KUR yang tepat sasaran dengan tetap menjaga efisiensi fiskal pemerintah, maka pada tahun 2024 pemerintah juga menambah ketentuan terkait kewajiban penyampaian laporan realisasi Suku Bunga Dasar Kredir (SBDK) KUR setiap bulan ke penyalur KUR.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan sebagai bahan analisis SBDK KUR pada periode selanjutnya.

Selama tinjauan SBDK KUR yang dilakukan oleh BPKP, besaran subsidi bunga KUR tahun 2024 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 317 tahun 2023. *

Sumber: