Praktik Pabrik Sawit Tanpa Kebun Marak, Ganggu Tata Niaga Sawit hingga Ancam Kemitraan dengan Petani

PALPRES.COM- Praktik keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun, bahkan tidak mengantongi kemitraan dengan petani yang diberikan kepala daerah marak terjadi.

Kondisi seperti ini biasanya akan semakin kerap terjadi mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tak hanya itu saja, keberadaan pabrik kelapa sawit tersebut juga tidak memperhatikan daya dukung wilayah serta mengindahkan regulasi.

Mengenai hal ini, Pakar Ekonomi Universitas Riau, Prof Dr Almasdi Syahza mengatakan sudah seharusnya pemerintah pusat khususnya menjalankan komitmen aturan yang sudah dibuat.

BACA JUGA:Inilah Perusahaan Perkebunan Sawit Terbesar di Indonesia, Area Tanamnya 817 Ribu Hektar, Namanya?

BACA JUGA:Jaga Potensi Sawit Lokal, Sumsel Siap Kucurkan Dana Milyaran kepada Petani Sawit

Karena masalah yang ada saat ini justru terjadi tidak konsistennya aturan pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan di daerah.

Dan yang menjadi persoalan, salah satunya maraknya pabrik sawit tanpa kebun atau pabrik mini yang tidak menjalin kemitraan.

Sesuai dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

Jelas dalam aturan itu, mengatur bahwa pabrik harus memiliki perkebunan sendiri.

BACA JUGA:Baru Operasi 6 Tahun, Pabrik Kelapa Sawit Milik Perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat Bangkrut, Mengapa?

BACA JUGA:Ini 4 Manfaat Tanaman Hias Air Mata Pengantin, Ternyata Bisa Bikin Kebun Sawit Anda Subur

Maka jika tidak ada perkebunan sendiri wajib untuk menjalin kemitraan dengan petani, untuk memenuhi pasokan bahan baku 20 persen.

Ia juga mengatakan masalah izin pendirian pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang berlaku. 

Sumber: