Honda

Menag Minta Pimpinan Satker Tandatangani Pakta Integritas, Ini Poin-poinnya

Menag Minta Pimpinan Satker Tandatangani Pakta Integritas, Ini Poin-poinnya

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh pimpinan satuan kerja Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Pakta Integritas.--

JAKARTA,PALPRES.COM- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh pimpinan satuan kerja Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Pakta Integritas

Hal ini menjadi momen puncak pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag 2024. 

"Semua pimpinan Unit Eselon I menandatangani Pakta Integritas untuk membuat program yang berdampak luas bagi masyarakat. Saya minta ini harus dilaksanakan," tegas Menag Yaqut Cholil Qoumas di Semarang, Selasa 6 Februari 2024. 

"Salah satu poin dalam Pakta Integritas itu adalah Bapak dan Ibu siap untuk dicopot dari jabatan bila tidak mampu melaksanakan program yang berdampak luas pada masyarakat dalam sembilan bulan ke depan," imbuhnya. 

BACA JUGA:Rakernas 2024, Menag Minta Perkuat Pelibatan Umat dalam Program Keagamaan

BACA JUGA:Rakernas Kemenag, Evaluasi Capaian 2023, Target Tahun 2024 dan Penguatan Kerukunan Pasca Pemilu

Menag menuturkan, program-program yang tercantum dalam Pakta Integritas tersebut merupakan hasil dari diskusi yang dilaksanakan sepanjang Rakernas Kemenag 2024. 

Gus Men menambahkan, hal ini diambil untuk memastikan jajarannya dapat meninggalkan legacy yang berdampak luas pada masyarakat. 

"Saya kasih waktu sampai sembilan bulan ke depan. Jadi per tiga bulan akan kita evaluasi, jalan apa belum. Kalau tidak jalan, akan ada treatment untuk para pejabat eselon satu," tuturnya.

Menurut Gus Men, setiap unit eselon I memiliki program kerja yang telah disepakati.

BACA JUGA:Peringati Hari Amal Bhakti ke-78, Ini Pesan Gus Men untuk ASN Kemenag Jelang Pilpres 2024

BACA JUGA:Cegah Korupsi, Itjen Kemenag Bentuk 187 Unit Pengendalian Gratifikasi

Hal ini selanjutnya akan dilaksanakan hingga daerah oleh Kanwil Kemenag, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, hingga Balai ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

"Program kerjanya sendiri banyak hal. Salah satunya, kalau di Ditjen Pendidikan Islam kita ingin memacu supaya tiga juta anak madrasah itu paham tentang numerik, maka kita masukan program GASING. Kalau di Bimas Islam ada program BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang berperan dalam urusan kemasjidan dan keumatan, dan sebagainya," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: