Tegas dan Tidak Ada Toleransi, PT KAI Divre III Selamatkan Aset Negara dari Penyalahgunaan Masyarakat

Dengan menyatakan batal 5 SHM objek perkara tersebut dan mewajibkan BPN mencabut 5 SHM objek perkara tersebut.

Sekadar informasi, pada 7 November 2023 Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan pemegang 5 SHM objek perkara mengajukan banding.

BACA JUGA:Tuban dan Halmahera Kembali Digoyang Gempa, Ini Kekuatannya

BACA JUGA:Hari Ini Batas Akhir Lapor SPT, Jangan Sampai Telat dan Dapat Hukuman

Dan pada 17 Januari 2024 pembacaan hasil putusan banding melalui sistem informasi pengadilan yang kembali dimenangkan KAI. 

Lalu pada 7 Februari 2024 BPN dan pemegang 5 SHM objek perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan KAI menerima surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi dari PTUN Palembang.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 pengiriman kontra memori kasasi dari KAI.

Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. 

BACA JUGA:Memalukan, 8 Atlet Bulutangkis Indonesia Dihukum Berat BWF, 4 Orang Diantaranya Dihukum Seumur Hidup

BACA JUGA:Ini 5 Situs Lowongan Kerja Terpopuler, Warga Palembang Wajib Tahu!

"Kita telah berkomitmen bahwa keberadaan seluruh tanah aset milik negara yang berada dalam pengelolaan KAI, terutama tanah/lahan aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa adanya ikatan perjanjian yang sah," ungkapnya.

Tentunya akan dilakukan upaya hukum sesuai tingkatan dan prosedurnya.

Setiap insan KAI telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan kode etik serta pembuatan laporan LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin setiap tahunnya.

"Sehingga tidak ada celah dan toleransi untuk melakukan pelanggaran pengelolaan pemanfaatan aset, KAI menetapkan aturan yang tegas untuk pelanggaran integritas yang dilakukan," pungkas Aida.

Artikel ini telah tayang di koranpalpres.com dengan judul Tegas! PT KAI Divre III Tidak Ada Toleransi Dalam Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Negara

Sumber: