Pemkab Banyuasin Raih Opini WTP Ke-13 dari BPK RI, Pj Bupati Hani Syopiar Sampaikan Ini

PALEMBANG, PALPRES.COM – Untuk ke 13 kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini WTP tersebut disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Adnri Yoga, dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jumat 17 Mei 2024.  

Turut hadir dalam momen itu, Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati H. Hani Syopiar Rustam, SH mengaku bangga dan memberi apresiasi kepada semua OPD yang ada di Banyuasin.

BACA JUGA:Umpan Mancing Pakai Ongol-ongol Wangi dan Amis, Tak Disangka Bakal Dapat Banyak Ikan

BACA JUGA:Kick-off Timnas Indonesia vs Irak Dimajukan Jadi Pukul 16.00, PSSI: Permintaan Shin Tae-yong

Sebab menurut dia, predikat WTP yang diraih Pemkab Banyuasin untuk ke 13 kalinya, juga karena peran besar dari semua OPD tersebut.

Menurut Hani Syopiar Rustam, Pemkab Banyuasin dapat mempertahankan opini WTP yang ke- 13 kalinya atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini.

“Opini dari BPK RI atas laporan keuangan tersebut, adalah cerminan dan salah satu indikator penilaian akuntabilitas dan kinerja tata kelola keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Hani Syopiar Rustam

Hani Syopiar Rustam mengatakan, opini yang sangat diharapkan dalam setiap audit oleh BPK adalah WTP.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Datangi Kawasan Sentra Illegal Drilling di Babat Toman Muba, Komitmen Akan Tindak Tegas

BACA JUGA:Alasan PSSI Pilih Tanzania Sebagai lawan Uji Coba Timnas Indonesia, Bentuk Pembalasan Kepada FAM Malaysia?

Bila mendapatkan Opini WTP dari BPK, menurut Hani Syopiar Rustam, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.

Hani Syopiar Rustam juga mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Banyuasin dan Anggota, atas kerjasama yang dijalin selama ini dalam mengawal pemerintahan sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sumber: smsi