Koordinasi Langkah Pengawasan Pembangunan PSN, Kapolda Sumsel Ikuti Rakornas BPKP Secara Daring

PALEMBANG, PALPRES.COM - Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, SIK bersama PJU Polda Sumsel mengikut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Dimana Rakornas Pengawasan Intern BPKP RI Tahun 2024 ini dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Zoom Meeting di ruang Vicon Lantai II Gedung Presisi Polda Sumsel pada Rabu, 22 Mei 2024. 

Dalam sambutannya Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa rapat koordinasi nasional pengawasan intern Pemerintah 2024 yang dilaksanakan oleh BPKP merupakan wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target pembangunan 2020-2024 yang masih tersisa. 

Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, meskipun beberapa program strategis nasional memiliki capaian sesuai target dari Presiden.

BACA JUGA:Anggota DPR Yakin Polisi dapat Tuntaskan Kasus Vina: Jangan Terprovokasi!

BACA JUGA:Minta Dukungan dan Support Polda Sumsel, Badko HMI Akan Laksanakan Musda XXVII serta Musdako

Namun berdasarkan pengawasan BPKP masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya. 

Salah satu contoh diantaranya yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. 

"Sehingga Rakornas ini merupakan wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target pembangunan 2020-2024 yang masih tersisa," ucapnya, Rabu 22 Mei 2024. 

Kepala BPKP tersebut menerangkan, hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tersebut menemukan fenomena permasalahan yang serupa. 

BACA JUGA:Truk ODOL Tak Bisa Lagi Masuk Palembang, Ratu Dewa Dapat Restu Terminal Karya Jaya Jadi Tempat Parkir

BACA JUGA:170 Ribu Benih Lobster Gagal Diselundupkan, Polda Sumsel Amankan 2 Orang Tersangka Warga Bengkulu

Berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah, serta isu kecukupan integrasi dan validasi data. 

Sehingga, rekomendasi dari BPKP mengerucut pada pentingnya penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur.

"Serta pengendalian atas pelaksanaan program sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program," terang dia. 

Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut ia juga meminta arahan dari Presiden RI terkait rakor tersebut sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Hadiri Syukuran Hari Jadi Pemprov Sumsel ke 78

BACA JUGA:Pimpin Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 116, Kapolda Sumsel: Kemerdekaan Ini Jasa Para Pahlawan!

"Terima kasih atas kepercayaan bapak (Presiden RI), mohon arahannya untuk perbaikan di masa datang," tutupnya.

Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan telah menandatangani Keppres mengenai Tunjangan Kinerja untuk BPKP.

Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada BPKP guna memicu kinerja dari BPKP itu sendiri.

“Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keppres (Keputusan Presiden) Mengenai Tunjangan Kinerja Untuk BPKP, menjadi 100 persen.

BACA JUGA:Personel dan ASN Polda Sumsel Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala 2024

BACA JUGA:Gudang dan Lokasi Penyulingan Minyak Ilegal di Banyuasin dan Muratara Dibongkar Tim Gabungan TNI Polri

Ini bentuk apresiasi pada BPKP yang harapannya, tentu memiliki harapan, harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP.

Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan. Agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal,” ucap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyebutkan sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan.

Melainkan justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, untuk mencegah penyimpangan penyimpangan.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Datangi Kawasan Sentra Illegal Drilling di Babat Toman Muba, Komitmen Akan Tindak Tegas

BACA JUGA:Kunjungi Polda Sumsel, Tim Slog Polri Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi ‘Siada Baja’

Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana.

“Bukan memasang jebakan. Wah, ini keliru. Diamkan saja, diamkan saja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, Ini keliru. Jangan terbalik,” ucap Presiden Jokowi.

“Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, melainkan berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. (Fokusnya) ke sana, mestinya ke sana,” tambahnya.

Selanjutnya Presiden Jokowi mengungkapkan kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Dimana negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang. 

“Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi,” katanya.

“Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran. Ada semuanya. Ada sistem robotic process automation untuk otomatisasi pengawasan. Ada sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan, bisa diawasi, bisa dipantau,” pungkasnya.

 

Sumber: