Bawaslu OKU Timur Awasi Ketat Pelaksanaan Pilkada 2024, Tekan Politik Uang

PALPRES.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten OKU Timur berkomitmen untuk memberantas praktik politik uang (money politik) dalam Pilkada 2024.

Selain itu, lembaga pengawas pemilu itu juga bertekad untuk mengembalikan nama baiknya yang tercoreng oleh kasus korupsi dana hibah pengawasan Pilkada pada 2020 lalu.

“Kita akan terus berusaha untuk mengembalikan kepercayan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu OKU Timur, Sunarto kepada awak media, Rabu 29 Mei 2024

Menurutnya, Kabupaten OKU Timur masuk dalam enam besar tertinggi nasional untuk angka politik uang.

BACA JUGA:Aplikasi MotorkuX Hadirkan Promo Berlimpah, Service hingga Beli Motor Honda

BACA JUGA:Cari Hp Yang Anti Hujan, Cek Disini Hp nya, Jangan Ketinggalan Infromasnya!

Kini Bawaslu OKU Timur terus berusaha mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan Pemilu.

Sunarto mengatakan, tugas Bawaslu dan Panwascam saat ini sangat berat. 

Selain melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu juga harus memperbaiki kinerja internal dan mengembalikan kepercayaan publik sebagai pengawas pemilu yang bersih dan profesional.

“Jadi kita memiliki tugas yang sangat berat, bagaimana mengawasi Pemilu dengan baik serta menekan agar tidak ada lagi politik uang,” jelas Sunarto.

BACA JUGA:Daftar di Sini! Lowongan Kerja Terbaru BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Lulusan SMA, SMK, D3, D4, S1, S2

BACA JUGA:VIRAL! 5 HP Ini Punya Kamera Terbaik yang Bisa Hasilkan Foto dan Video Jernih Anti Pecah

Sunarto menjelaskan, salah satu langkah memperbaiki citra pengawas yang profesional dan bersih dengan merekrut SDM berkualitas. 

Serta melakukan pembenahan terhadap internal, terutama terkait SDM Panwascam dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

“Mereka ini merupakan ujung tombak pengawasan tingkat bawah untuk mengembalikan kepercayaan dan citra Bawaslu sebagai pengawas pemilu,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini tidak ada lagi perbedaan siapa dan berasal dari mana. 

BACA JUGA:Israel Was-was, Terancam Masuk ‘Daftar Hitam’ PBB

BACA JUGA:Daftar Negara Diprediksi Bakalan Hilang dari Peta Dunia di Masa Depan, Kok Bisa? Ini Penjelasannya

Tetapi semuanya harus bersatu dibawah naungan Bawaslu OKU Timur. 

Sehingga, semua pihak bisa berkerja dengan baik dan tidak terjadi perselisihan dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu.

“Saya tekankan jangan ada pemikiran untuk mencari uang di Bawaslu, kita bekerja dan mengabdi untuk bangsa Indonesia,” bebernya.

Narto menyampaikan, anggota Panwascam juga wajib melakukan komunikasi dengan Polsek, pihak kecamatan dan PKD.

BACA JUGA:Deretan jenis Batu Akik Paling Cocok Dijadikan Investasi, Nomor 3 Keindahannya Luar Biasa

BACA JUGA:Erdogan Kutuk Kekejaman Israel, Samakan Netanyahu dengan Hitler

Serta wajib berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait dengan tahapan-tahapan Pilkada yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Panwascam kata Narto, akan bekerja selama 9 bulan. Untuk itu ia berharap Panwascam mampu bekerja dengan netral dan profesional.

Karena Panwascam adalah garda terdepan dalam pengawasan pelaksanaan demokrasi pada tingkat kecamatan dan desa.

Narto juga menghimbau, bagi masyarakat yang mendengar, melihat dan memiliki bukti adanya pelanggaran pemilu, silahkan melapor ke Bawaslu OKU Timur.

“Jika melihat adanya pelangaran Pemilu, segera laporkan ke Panwascam. Sehingga nanti akan diproses melalui Gakumdu dan dibahas oleh Bawaslu,” pungkasnya. 

 

Sumber: