Kedatangan Lemhanas RI PPRA Angkatan 67, Kapolda Irjen A Rachmad Wibowo Beberkan Situasi Kamtibmas Sumsel

Disatu sisi produksi minyak nasional itu tidak terlalu tinggi, tetapi produksi minyak rakyat justru lebih tinggi,” katanya.

“Karena kegiatan ilegal ini, telah menimbulkan kerugian baik pendapatan asli daerah maupun APBN, termasuk kerusakan lingkungan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel Gelar Rapat Persiapan, Sambut Kedatangan SSDA PPRA LXVII Lemhanas RI dan HUT Bhayangkara

BACA JUGA:Mengenal Sosok Komjen Pol M Jasin, Pahlawan Sekaligus Panutan Institusi Kepolisian Repubilk Indonesia

Rachmad Wibowo mengaku, ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Jambi, ia telah mengusulkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar pertambangan minyak rakyat dilegalkan dan diatur tata kelolanya.

Dan hal tersebut menurutnya telah menjadi pembahasan ditingkat nasional.

“Pada saat hal ini tidak diatur, tentunya produksi minyak rakyat ini akan diperdagangkan secara ilegal dan berkelanjutan pada kegiatan ilegal lainnya yang menjadi mata rantainya.

Pun begitu dengan sektor industri kelapa sawit yang seharusnya menggunakan minyak industri.

BACA JUGA:Propam Polda Sumsel Coffe Morning Bersama POM TNI, Tingkatkan Sinergitas Penegakan Hukum Disipin

BACA JUGA:Tertibkan Tempat Masak Minyak Ilegal, Polda Sumsel Gelar Apel Gabungan di Desa Mekar Sari

Tentu saja ini berdampak kepada rendahnya penjualan minyak industri dari Pertamina,” urainya.

Rachmad Wibowo berharap dengan kehadiran para peserta PPRA angkatan 67, bisa menjadi suatu produk bagi peserta Lemhanas, kemudian mampu mengetuk pihak terkait sehingga dicapai solusi terbaik.

“Besar harapan kami, diskusi ini akan menemukan solusi strategis,” ujarnya.

Hadir pada pertemuan tersebut para tenaga ahli lemhanas, para peserta Lemhanas PPRA Angkatan 67 dan para pejabat utama Polda Sumatera Selatan.

Sumber: