Kedatangan Lemhanas RI PPRA Angkatan 67, Kapolda Irjen A Rachmad Wibowo Beberkan Situasi Kamtibmas Sumsel

PALEMBANG, PALPRES.COM – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan Lemhanas RI PPRA Angkatan 67.

Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo menyambut dan menerima kunjungan rombongan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) PPRA Angkatan 67 tahun 2024.

Dimana kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada hari kedua, rombongan peserta Lemhanas yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN dan Non ASN, dipimpin langsung Sestama Lemhanas Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Sumsel di Mapolda pada Selasa 11 Juni 2024.

BACA JUGA:Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Tindaklanjut Laporan di Aplikasi ‘Banpol’ Polda Sumsel Capai 99,6 Persen

BACA JUGA:Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas

Dalam sambutannya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen A Rachmad Wibowo mengungkapkan secara umum gambaran situasi keamanan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan yang cukup kondusif.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

“Tanaman dan berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, hingga kandungan dalam tanah seperti batubara dan minyak bumi.

Dan semua itu memiliki dampak dibanyak aspek, seperti sosial, politik dan budaya serta kamtibmas,” ungkap Rachmad Wibowo.

BACA JUGA:Polda Sumsel Ikuti Dialog Wawasan Kebangsaan di Tubuh Polri, Persiapan Menyongsong Indonesia Emas

BACA JUGA:75 Lokasi Illegal Refinery di Musi Banyuasin Dibongkar, Sinergi Tim Gabungan Polda Sumsel dan Kodam II SWJ

Lebih lanjut, Rachmad Wibowo mengatakan permasalahan yang cukup menonjol di wilayah Sumsel adalah terkait masih banyaknya illegal drilling dan illegal refinery. 

“Terkait dengan issue illegal drilling dan illegal refinery, pertambangan minyak rakyat ini menjadi suatu dilema.

Disatu sisi produksi minyak nasional itu tidak terlalu tinggi, tetapi produksi minyak rakyat justru lebih tinggi,” katanya.

“Karena kegiatan ilegal ini, telah menimbulkan kerugian baik pendapatan asli daerah maupun APBN, termasuk kerusakan lingkungan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel Gelar Rapat Persiapan, Sambut Kedatangan SSDA PPRA LXVII Lemhanas RI dan HUT Bhayangkara

BACA JUGA:Mengenal Sosok Komjen Pol M Jasin, Pahlawan Sekaligus Panutan Institusi Kepolisian Repubilk Indonesia

Rachmad Wibowo mengaku, ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Jambi, ia telah mengusulkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar pertambangan minyak rakyat dilegalkan dan diatur tata kelolanya.

Dan hal tersebut menurutnya telah menjadi pembahasan ditingkat nasional.

“Pada saat hal ini tidak diatur, tentunya produksi minyak rakyat ini akan diperdagangkan secara ilegal dan berkelanjutan pada kegiatan ilegal lainnya yang menjadi mata rantainya.

Pun begitu dengan sektor industri kelapa sawit yang seharusnya menggunakan minyak industri.

BACA JUGA:Propam Polda Sumsel Coffe Morning Bersama POM TNI, Tingkatkan Sinergitas Penegakan Hukum Disipin

BACA JUGA:Tertibkan Tempat Masak Minyak Ilegal, Polda Sumsel Gelar Apel Gabungan di Desa Mekar Sari

Tentu saja ini berdampak kepada rendahnya penjualan minyak industri dari Pertamina,” urainya.

Rachmad Wibowo berharap dengan kehadiran para peserta PPRA angkatan 67, bisa menjadi suatu produk bagi peserta Lemhanas, kemudian mampu mengetuk pihak terkait sehingga dicapai solusi terbaik.

“Besar harapan kami, diskusi ini akan menemukan solusi strategis,” ujarnya.

Hadir pada pertemuan tersebut para tenaga ahli lemhanas, para peserta Lemhanas PPRA Angkatan 67 dan para pejabat utama Polda Sumatera Selatan.

 

Sumber: