WTP Bisa Jadi Acuan Memilih Kepala Daerah, Ini Pertimbangannya

PALEMBANG, PALPRES.COM – WTP bisa jadi acuan memilih Kepala Daerah.

Karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, adalah cerminan dan tolok ukur kemampuan serang pemimpin..

Demikan ditegaskan Bagindo Togar, Ketua Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), saat menjadi narsumber dalam Focus Group Discuss gelaran Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJPP), Sabtu 15 Juni 2024.

FGD tersebut mengangkat tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah”.

BACA JUGA:Punya Burung Perkutut Songgo Ratu Punya Terindah, Begini Cara Melatihnya

BACA JUGA:Daftar Harga Samsung A54 5G Terbaru Juni 2024, Mengalami Penurunan 1 Jutaan, Segini Jadinya?

Menurut Bagindo, WTP harus menjadi menjadi cerminan kemampuan seoranh pemimpin.

Namun hendaknya, WTP yang diraih  tersebut harus yang baik, tanpa ada rekayasa dan tak memakai uang.

Sehingga ada baiknya, WTP dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih kepala daerah ke depannya.

Bagindo menegaskan APBD adalah milik rakyat , dan masyarakat jangan mudah tergadai dengan uang yang kecil dalam memilih pemimpin dan kepala daerah kedepan.

BACA JUGA:Mobil Bekas dengan Mesin Kapasitas Kecil yang Irit Bahan Bakar, Harganya di Bawah 100 Jutaan

BACA JUGA:Review Jitu Microsoft Surface Laptop 3, Laptop Harga 5 Jutaan dengan Layar Depan Terbaik

Bagindo selanjutnya mengajak untuk memilih pemimpin, yang tidak semata-mata memberikan sesuatu.

“Cari track record dan porto polio calon pemimpin itu.

Pantas nggak mereka jadi pemimpin kita lima tahun kedepan.

Jangan yang mendadak muncul, lalu tiba-tiba dia jadi bintang iklan.

BACA JUGA:Euro 2024: Prediksi dan Preview Serbia vs Inggris

BACA JUGA:Israel Siap-siap! Brigade Al Qassam Janjikan Serangan Mematikan

Mari kita pilih calon pemimpin yang genuine, dan benar-benar kapabilitas untuk Palembang,” katanya.

Bagindo menilai, para elit di Palembang dan Sumsel dia nilai belum mampu menjadikan Palembang atau Suimsel sebagai magnet bagi daerah lain.

Padahal, lanjut Bagindo, Palembang terutama Sumsel harus dibangun untuk menjadi kota masa depan, moderen dan terbuka dan muatan partisipasinya tinggi.

Narasumber lainnya, Guru Bsar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Didik Susetyo.,SE.,M.Si mengatakan bahwa WTP adalah indikator BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara.

BACA JUGA:Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini 16 Juni 2024 Naik Tajam, di Butik LM Palembang Stagnan

BACA JUGA:KEPOIN YUK! Daftar Mobil Irit Mudah Dirawat dan Cocok Untuk Keluarga

Sehingga dampak dari WTP sangat luas, khususnya jika dilihat secara politis bagi siapa saja yang akan mencalonkan diri mejadi pemimpin.

Namun yang terpenting, menurut Didik, nilai uang yang terdapat dalam WTP harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu, terutama pemilih.

Misalnya, lanjut Didik, terkait program apa yang diperiksa oleh BPK, termasuk apa manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Hal ini patut dijelaskan ke publik, karena menurut Didik, selama ini kurang disosialisasikan ke masyarakat.

BACA JUGA:Inovasi Aftersales Hyundai Buat Konsumen di Palembang Bebas Khawatir Saat Berkendara

BACA JUGA:Rekomendasi 3 Jus Kolagen Alami dari Buah, Ampuh Buat Wajah Lebih Glowing Sehat Tanpa Perawatan Mahal

Didik mencontohkan WTP yang diraih oleh Pemkot Palembang.

Dikatakan DIdik, secara politis ada peran penting dari Pj Walikota Palembang Ratu Dewa atas suksesnya Pemkot Palembang meraih WTP dari BPK tahun 2023.

Karena pada tahun sebelumnya, Pemkot Palembang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan, karena   memiliki berbagai implikasi termasuk politik. 

BACA JUGA:Pencairan BLT Rp600.000 Bakal Berlangsung di Daerah Ini Tanggal 18 Juni 2024

BACA JUGA:Rekomendasi 6 Klinik Kecantikan Terbaik di Palembang, Dijamin Buat Kulit Lebih Bersih dan Cerah

Didik menambahkan, saat  ini masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.

“Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik.

Tujuannya untuk deteksi dini adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif. 

Juga perketat dan berikan sanksi tegas, jika terdapat makelar yang memperjualbelikan opini WTP,” tukas Didik.

BACA JUGA:7 Menu Olahan Daging Kurban yang Jadi Ide Masakan saat Idul Adha, Tak Hanya Dimasak Rendang dan Sate

BACA JUGA:Kabar Gembira, Bantuan PKH Cair ke 2 Kalinya Setelah Lebaran Haji di Tanggal Ini?

Sementara Akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin melihat pemerintah daerah  serius dalam memberikan laporan keuanganya untuk diperiksa BPK.

“Terlepas dari bagaimana masyarakat melihat negatif soal WTP, salah satunya dengan sejumlah kasus oknum auditor BPK ditangkap lantaran “bermain-main,” papar Husni.

Lanjut Husni menjadi tugas bersama untuk  membangun  kepercayaan kepada publik dan menciptakan pemerintahan yang bersih .

Terkait jelang Pilwako Palembang 2024, menurut Husni, WTP menjadi titik awal  dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

BACA JUGA:Berikut Ini Tabel Kenaikan Gaji PNS 2024, Termasuk Pensiunan, Janda dan Duda PNS

BACA JUGA:Hamas Hajar Tank Israel di Gaza Selatan, 8 Tentara IDF Tewas

“Yakni dalam memilih memimpin kota Palembang yang lebih baik dan bersih.

Memilih tidak berdasarkan impresi saja

Tapi pada kinerja yang lebih genuine. 

Dengan harpaan  mendapatkan pemimpin yang mengurus kota ini dengan baik,” tukasnya.

 

Sumber: