WTP Bisa Jadi Acuan Memilih Kepala Daerah, Ini Pertimbangannya
Focus Group Discuss gelaran Fordes dan FJP dengan tema “Implikasi Capaian WTP terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah”, yang berlangsuing d Cafe Remington, Palembang, Sabtu (15/6).--
Didik mencontohkan WTP yang diraih oleh Pemkot Palembang.
Dikatakan DIdik, secara politis ada peran penting dari Pj Walikota Palembang Ratu Dewa atas suksesnya Pemkot Palembang meraih WTP dari BPK tahun 2023.
Karena pada tahun sebelumnya, Pemkot Palembang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan, karena memiliki berbagai implikasi termasuk politik.
BACA JUGA:Pencairan BLT Rp600.000 Bakal Berlangsung di Daerah Ini Tanggal 18 Juni 2024
BACA JUGA:Rekomendasi 6 Klinik Kecantikan Terbaik di Palembang, Dijamin Buat Kulit Lebih Bersih dan Cerah
Didik menambahkan, saat ini masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.
“Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik.
Tujuannya untuk deteksi dini adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif.
Juga perketat dan berikan sanksi tegas, jika terdapat makelar yang memperjualbelikan opini WTP,” tukas Didik.
BACA JUGA:7 Menu Olahan Daging Kurban yang Jadi Ide Masakan saat Idul Adha, Tak Hanya Dimasak Rendang dan Sate
BACA JUGA:Kabar Gembira, Bantuan PKH Cair ke 2 Kalinya Setelah Lebaran Haji di Tanggal Ini?
Sementara Akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin melihat pemerintah daerah serius dalam memberikan laporan keuanganya untuk diperiksa BPK.
“Terlepas dari bagaimana masyarakat melihat negatif soal WTP, salah satunya dengan sejumlah kasus oknum auditor BPK ditangkap lantaran “bermain-main,” papar Husni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
