Pemkot Palembang Optimis Raih Status Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi dari KPK

Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso mengatakan, tujuan dibentuknya kabupaten/kota anti korupsi ini adalah upaya menciptakan pemerintahan anti korupsi.

"Kami mengupayakan dengan adanya otonomi daerah yang memberi kekuasaan luas kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih baik dalam hal pencegahan korupsi," ujarnya.

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur yang ada di pemerintahan daerah baik itu kepala daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tersebut.

BACA JUGA:Ini Solusi Pemkot Lubuklinggau Soal Angkutan Batu Bara yang Diduga Merusak Jalan

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Dukung Program Merdeka Belajar

Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas menjadi dua daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan observasi percontohan anti korupsi oleh KPK berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi.

"KPK menerima masukan dari provinsi tentang kota kabupaten mana saja yang diusulkan jadi kota kabupaten percontohan anti korupsi, dalam hal ini ada beberapa masukan dan setelah kami melakukan penilaian secara komprehensif dengan berbagai elemen yang menjadi acuan dalam komponen maka dipilih dua lokus di Palembang dan Kabupaten Musi Rawas," bebernya.

Diharapkan nantinya, kata Friesmount, di setiap provinsi memiliki daerah percontohan sehingga nantinya kabupaten kota percontohan bisa menjadi marcusuar ataupun lilin penerang untuk daerah lainya.

"Namun apabila terdapat korupsi di daerah percontohan maka akan dicabut status kabupaten/kota percontohan anti korupsi tersebut," tutupnya.

Sumber: