Sah! H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi Paslon Wali Kota- Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Terpilih

PALPRES.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuk Linggau resmi menetapkan H Rachmat Hidayat- H Rustam Effendi sebagia Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih perideo 2025-2030.

Penetapan itu dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih pemilihan Wali Kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau hasil Pilkada Serentak 2024 lalu di Hotel Smart Kota Lubuk Linggau, Kamis (9/2/2025).

Ketua KPU Lubuk Linggau, Aspin Dodi, menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan keputusan KPU, Wali Kota dan Wakil Wali kota terpilih untuk periode 2025-2030 adalah pasangan nomor urut 2, H Rachmat Hidayat dan H Rustam Efendi, dengan perolehan suara sebanyak 90.576 suara atau 68,58 persen.

BACA JUGA:H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi Unggul Hitungan Cepat Pilkada Lubuklinggau 

Sementara Wali Kota terpilih Pemilu 2024, H Rachmat Hidayat, dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih atas kesuksesan pelaksanaan Pemilu yang diorganisir oleh KPU. 

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proses Pilkada, yang akhirnya mengantarkan mereka terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota.

“Kedepannya, mari kita bersama-sama membangun Kota Lubuk Linggau. Tidak ada lagi perbedaan antara nomor urut 1 dan 2, kita harus menyatu dan bersinergi untuk membawa kota ini menuju kemajuan yang lebih baik,” ujar H. Rachmat Hidayat. 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, pihak pengamanan, serta mengapresiasi kondisi Kota Lubuk Linggau yang masih termasuk zona hijau atau zero konflik.

BACA JUGA:Bapaslon Wako Wawako Lubuklinggau H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi Gelar Konsolidasi dan Deklarasi

Hadir dalam acara tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobby Kusumawardhana, Ketua DPRD Lubuk Linggau, Yulian Effendi, perwakilan Kodim 0406, perwakilan Kejari, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

 

Sumber: