Pemkot Lubuklinggau Serahkan Kendaraan Operasional ke Pemprov Sumsel

PALPRES.COM- Kolaborasi antara pemerintah daerah kembali menunjukkan hasil konkret dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Lubuklinggau menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai bagian dari strategi optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penyerahan simbolis dilakukan langsung oleh Walikota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, kepada Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, bertempat di Griya Agung, Palembang, Selasa (22/7/2025).

Kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Lubuk Linggau.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Siapkan Dukungan Penuh Peluncuran Koperasi Merah Putih pada 21 Juli 2025

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Kirim Surat ke BKN dan MenPAN-RB, Perjuangkan Nasib 900 Formasi PPPK yang Masih Kosong

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dinilai visioner dalam mendukung kinerja dan pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.

“Saya ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya bagi peningkatan pelayanan di kantor Samsat. Ini bukan hanya tentang kendaraan, tapi tentang kepedulian terhadap kemandirian fiskal daerah,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menegaskan bahwa target pendapatan PKB dan BBNKB di wilayah Lubuk Linggau yang dipatok sebesar Rp 27 miliar bukan hanya harus tercapai, tetapi juga diharapkan dapat terlampaui dengan inovasi pelayanan seperti ini.

Lebih lanjut, Herman Deru menekankan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong percepatan realisasi pendapatan pajak.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Tegaskan Komitmen Pemprov Sumsel Wujudkan Raperda Responsif Gender dan Anak

BACA JUGA:Langkah Pemprov Tangani Karhutla di Lahan Gambut Sumatera Selatan

Ia meminta agar Bapenda provinsi aktif menginformasikan data kepada kabupaten/kota, termasuk kepala daerah, sebagai bentuk transparansi dan alat pengawasan kinerja.

“Ini sangat penting agar bupati dan wali kota bisa memantau langsung pemasukan daerah dari sektor perpajakan, terutama kendaraan,” katanya.

Sumber: