"Sekali lagi kami ingin memastikan permasalahan yang kami hadapi, apakah program kami atau data kami yang kurang pas.
Sehingga kami bisa berbuat sesuai ketentuan, dan bisa mengurangi angka kemiskinan secara sistematis," tambah dia.
Sedangkan Plt Kepala Bappeda Muba, Sunaryo, menambahkan bahwa selama kurun 2010-2022, Muba sudah menurunkan 4,8 persen angka kemiskinan.
Dirinya menyebut, bahwa besaran anggaran dan luasan wilayah Muba selalu jadi faktor yang diabaikan dalam penilaian.
BACA JUGA:Cerita Tari Payung Sumatera Selatan di Titik Nol Solo: Keberagaman 4 Etnis di Bumi Sriwijaya
"Luas wilayah Muba 14.266 kilometer tak pernah dilihat, ketika menyebut Muba punya anggaran besar tapi kemiskinan tinggi. Momoknya, anggaran besar tapi angka kemiskinan tinggi.
Faktanya, garis kemiskinan di Muba yang tinggi juga merembet pada angka kemiskinan tinggi," beber dia.
Padahal, lanjut Sunaryo, Muba telah melakukan penurunan beban hidup hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
"Di tahun 2024 kami bertekad mengenolkan kemiskinan ekstrim.
BACA JUGA:Surganya Jajanan Tradisional, Pasar Tertua di Jawa Timur Ini Dulunya Bekas Penjara Belanda
Kami butuh data by name by address (BNBA). Apapun data yang dipakai asal data tunggal yang sama.
Asal satu data sehingga kami bisa intervensi. Kami ingin kemiskinan ekstrem lewat melalui berbagai program, termasuk Bantu Umak.
Tahun depan selain dianggarkan Rp72 miliar, juga ditambah BPJS Ketenagakerjaan.
Harapan kami bisa menghapus kemiskinan ekstrem, seperti yang digariskan Presiden Jokowi.
BACA JUGA:KPM Siap-siap Cek Saldo ATM! Bansos BPNT Rp400.000 Cair, Ini Syarat Ambilnya
Sunaryo juga mempersilahkan BPS Pusat, Provinsi hingga Kabupaten untuk memantau program yang dilakukan Muba.