BOGOR, PALPRES.COM - Kelapa sawit yang menjadi pokok bahasan diskusi tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki daya saing yang tinggi, dan telah berkontribusi pada system perekonomian di Indonesia.
Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga komoditas ini sangat penting bagi perekonomian.
“Kontribusi kelapa sawit, menurut data OJK, sepanjang mata rantai distribusi dari hulu hingga hilir mencapai 6% - 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia," ungkap Ketua Umum Yayasan Pusat Pentaheliks Ilmuwan Pertanian Indonesia, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP dalam focus group discussion (FGD) yang digelar baru-baru ini.
Ia menambahkan, total produksi minyak sawit mencapai 47,4 juta ton di tahun 2018, dengan komposisi ekspor mencapai angka 80,7 % dari total produksi komoditas ini.
BACA JUGA:Alhamdulillah, 4 BLT Cair Minggu Ini, Per KK Bisa Dapat Dana Bansos Dobel!
BACA JUGA:ALHAMDULILLAH! Bantuan PKH dan BPNT Cair Serentak, KPM Langsung Terima Uang Gratis Hingga Rp3 Juta
Total luasan kebun sawit di Indonesia telah mencapai 14,03 juta hektar, dan telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih dari 16 juta orang.
Komposisi tersebut terdiri dari 12 juta orang pekerja langsung dan 4 juta petani di perkebunan.
“Dengan potensi yang besar serta keunggulan minyak sawit ini, dianggap mengganggu eksistensi dari minyak nabati lain sehingga menimbulkan persaingan, bahkan memicu aksi untuk menahan perkembangan kelapa sawit di Indonesia,” tegasnya.
Salah satunya, adalah kampanye negatif dan kebijakan hambatan perdagangan untuk minyak kelapa sawit.
BACA JUGA:Kapan BLT BPNT Tahap 5 Termin 1 Cair ke Mandiri dan BNI? Intip Jadwalnya Disini!
BACA JUGA:5 Program Bansos Cair November 2023, Segini Nominal Bantuan yang Diterima Masyarakat Miskin
Isu yang banyak diangkat dalam kampanye negatif, saat ini adalah terkait lingkungan dan sosial.
Kampanye negatif itu sendiri telah berhasil membuat stigma negatif pada sebagian masyarakat Indonesia.
“Sebagai contoh kasus soal ujian sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2021, yang dianggap telah mendiskreditkan kelapa sawit.