Menurut Kepala BNPT bahwa capaian ini dikembangkan untuk mempersempit pemahaman-pemahaman yang linear dengan ideologi terorisme.
Hasil survei tersebut menjadi dasar pijakan BNPT mengevaluasi berkembangnya paham-paham radikal dan intoleran.
Survei itu juga bisa digunakan untuk memetakan daerah-daerah yang tingkat intoleransinya tinggi sehingga bisa memberikan perlakuan yang khusus agar pemahaman masyarakat terhadap gerakan intoleran berkurang.
Untuk mengatasi intoleransi, BNPT akan meningkatkan edukasi dan kontranarasi kepada masyarakat agar tidak ada tindakan intoleran.
Edukasi dilakukan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga melibatkan duta damai.
Terhadap ancaman terorisme di ruang siber, BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli siber, takedown, dan penegakan hukum.
Pengamat Politik Siti Zuhro menilai bahwa legalisme intoleransi merupakan sumber kekacauan dalam pemilu 2024.
Menurutnya, masalah yang timbul menjelang pemilu merupakan intoleransi yang datang dari kaum elite untuk mengubah pola pikir rakyat.
"Kita disesatkan ke sana, bahwa intoleransi itu datangnya dari elit bukan dari masyarakat," ujar Siti dalam diskusi yang bertajuk Ngopi dari Seberang Istana Edisi Khusus Tutup Tahun: Merangkum 2022, Menyambut 2023 melalui kanal Youtube Survei Kedai KOPI pada Ahad, 18 Desember 2022.
Maraknya peristiwa-peristiwa bernuansa intoleransi yang terjadi di berbagai daerah sejak awal 2023 tak lagi mengagetkan bagi Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan.
Menurut Halili, peristiwa semacam itu memang cenderung marak menjelang perhelatan pemilihan umum (pemilu). "Gejala ini (maraknya peristiwa intoleransi) pernah terjadi pada 2018, yakni saat sebelum Pemilu 2019. Sepertinya, menjelang (Pemilu) 2024 ini, ekskalasinya itu cenderung meningkat," kata Halili kepada Alinea.id.
Mengantisipasi adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024, Kemenko PMK bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Antisipasi Politisasi Agama menjelang tahun Pemilu 2024.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Aris Darmansyah Edisaputra pada saat menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan FGD menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penguatan Moderasi Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif.
Pemerintah mengusung Moderasi Beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagaman yang ada.
Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Moderasi Beragama adalah pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.