Lebih lanjut menurut I Dewa Gede Palguna, para pelanggar konstitusi tersebut suatu saat akan diadili oleh rakyat.
BACA JUGA:Kartu BPJS Kesehatan Hilang? Ikuti Langkah Berobat Gratis Berikut Ini
BACA JUGA:Lubuklinggau Siap Wujudkan Pilkada 2024 Damai, Aman dan Lancar
"Rakyat dan waktulah yang akan mengadilinya (para pembangkang)," ujar Palguna yang mantan hakim MK tersebut.
Seperti diketahui bersama, pada Selasa 20 Agustus 2024, MK telah mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024.
Yang mana gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.
Melalui putusan 60, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
BACA JUGA:Pj Bupati Muba Ikuti Rakor GWPP di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
BACA JUGA:Perusahaan Batubara PT. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) Buka Lowongan Kerja Terbaru Ini Syaratnya
Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu.
Selanjutnya, melalui putusan 70, MK lalu menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik.
Namun, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.
BACA JUGA:Daftar Hp Samsung Bakalan Hadir Sebentar Lagi, Salah Satunya Galaxy Seri Ini
BACA JUGA:9 Golongan Warga yang Bisa Dapat 2 BLT dan Beras 10 Kg Pada Akhir Bulan Ini!
Kemudian syarat usia minimal calon kepala daerah juga dihitung saat pelantikan paslon mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).