BKN menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan pegawai agar lebih transparan.
BACA JUGA:WAJIB PUNYA! 5 Batu Akik Ini Bisa Jadi Penglaris Dagangan
BACA JUGA:3 Harapan Guru di Hari Guru 2025, Apa Saja?
Namun di lapangan, banyak honorer yang merasa belum siap menghadapi perubahan drastis ini.
Ada yang sudah puluhan tahun mengabdi tetapi gagal mendaftar PPPK karena aturan teknis yang ketat.
Sebagian lainnya berasal dari sekolah atau lembaga swasta sehingga tidak bisa mengikuti seleksi 2024.
Kelompok ini menjadi paling terdampak karena tidak memiliki jalur alternatif untuk mendapatkan status ASN.
BACA JUGA:TERUNGKAP! Ini Alasan Menpan RB Tidak Setujui PPPK Jadi PNS
BACA JUGA:Telkomsel Lanjutkan Akselerasi UKM dengan Teknologi AI lewat Program DCE ke-5
Selain itu, proses pengangkatan PPPK 2024 juga masih menyisakan masalah di sejumlah daerah.
Keterlambatan penetapan NIP dan kendala anggaran membuat situasi honorer semakin tidak pasti.
Sementara itu, BKN meminta instansi segera merampungkan seluruh penataan sebelum tenggat 2025.
Jika tidak, honorer berpotensi kehilangan masa kerja tanpa ada kepastian status.
BACA JUGA:Pembangunan Tol Palembang–Betung Masuk Fase Akhir, Ini Update Progresnya!
BACA JUGA:Bupati Muchendi Bawa Aspirasi Warga OKI ke Senayan, SPBN Hingga Antrean BBM
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas menjelang masa transisi menuju 2026.