Inspirasi dari Desa Wunut, Desa BRILiaN yang Bagikan THR hingga Sediakan Jamsos untuk Warganya

Manfaatnya tetap dirasakan hingga saat ini oleh pengurus Desa, terutama dalam hal membangun dan menata ekonomi desa,” jelasnya.

Kolaborasi dengan BRI juga terus berlanjut dalam mendorong kemajuan pariwisata di Desa Wunut pihak desa mendapatkan bantuan berupa branding loket tiket Umbul Pelem dari BRI, termasuk fasilitas pembayaran seperti mesin EDC dan QRIS. 

“Selain itu, jika nanti kolam renang syari Umbul Gedhe ini sudah mulai beroperasi, rencananya penghasilan dari kolam tersebut akan kami sisihkan 30% untuk tabungan masyarakat, di mana kami menggunakan rekening BRI. Karena saya melihat ada banyak potensi desa yang bisa kami kembangkan,” tutup Iwan. 

Bagi-bagi THR untuk Warga dan Program Jamsos

BACA JUGA:BRI Tetap Melayani Selama Periode Libur Ramadan dan Idul Fitri, Siapkan Weekend Banking dan Layanan Terbatas

BACA JUGA:Dukung Pemberdayaan Desa Berkelanjutan, BRI Peduli Beri Bantuan PLTMH di Desa BRILiaN Jatihurip

Desa Wunut mencuri perhatian berbagai media di  tanah air karena berita viralnya terkait bagi-bagi THR warga. 

Terkait hal tersebut, menurut Iwan selaku Kepala Desa bercerita bahwa hal ini sudah menjadi tradisi sejak tahun 2023 lalu. 

Semua dana yang digunakan untuk program tersebut diambil dari penghasilan objek wisata Umbul Pelem yang pada tahun 2024 lalu mencatatkan omset sebesar Rp6 miliar. 

Adapun besaran THR yang diberikan untuk warga adalah Rp200.000 per jiwa. 

BACA JUGA:UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Global, Ikuti Pameran Natural Product Expo West 2025 di Los Angeles

BACA JUGA:Gelar RUPST 2025, BRI Bagikan Dividen Rp51,73 triliun dan Bersiap Buyback Rp3 triliun

Tidak hanya membagikan THR, Desa Wanut juga mendaftarkan warganya mengikuti program jaminan sosial. 

Menurut Iwan, tujuan diadakan program jaminan sosial (Jamsos) ini adalah agar pemerintah desa bisa hadir untuk warganya, baik itu ketika ada yang sakit, meninggal, atau di momen penuh suka cita seperti Idulfitri.

Awalnya pengurus desa hanya mendaftarkan perangkat desa, BPD, ketua RT/RW ke program BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKN dan JHT di tahun 2018. 

Lalu seiring berjalannya waktu dan pendapatan usaha bertambah, pada 2020 pihak desa mendaftarkan semua kepala keluarga di program BPJS Ketenagakerjaan. 

Sumber: