Palembang dalam Pusaran Investasi: Kepemilikan atau Ketundukan?

Untuk itu, konsep keberlanjutan harus menjadi roh dari setiap kebijakan yang dirumuskan. Kota Palembang memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pencipta nilai dalam setiap proyek investasi. 

Pendekatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melibatkan penekanan pada pengembangan kapasitas lokal. 

Ini termasuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal dilibatkan secara maksimal, teknologi yang diperoleh dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan bahwa nilai budaya Palembang tetap terjaga di tengah kemajuan modernisasi.

Ada beberapa hal yang secara faktual patut dikritisi dan dijadikan landasan tindakan segera:

BACA JUGA:Susuri Titik Genangan Air di Kebun Bunga, Sekda Kota Palembang Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:Banyak Reklame Habis Masa Tayang dan Belum Lapor Pajak, Ini yang Dilakukan Bapenda Kota Palembang

1) Belum ada atau masih minimnya kajian risiko geopolitik dan fiskal dalam proses penjajakan investasi asing. 

Belum tampak atau mungkin belum adanya dokumen resmi analisis skenario dampak jangka panjang terhadap beban fiskal daerah, ketergantungan teknologi, atau dinamika diplomatik yang mungkin timbul.

2) Harus adanya transparansi publik dalam persiapan MoU atau proses negosiasi awal. 

Karena secara prinsip good governance, masyarakat berhak tahu isi kontrak, skema bagi hasil, dan keterlibatan tenaga kerja lokal.

BACA JUGA:Pentol Ikan dan Sayur Buncis, Inilah Makan Bergizi Gratis di Kota Palembang

BACA JUGA:SIGAP! Pemkot Kota Palembang Akan Siapkan Pengamanan Berlapis Selama Malam Tahun Baru

3) Belum adanya atau peraturan daerah atau Perwali yang secara eksplisit mengatur standar minimum penerimaan investasi asing berbasis mitigasi risiko.

4) Lemahnya posisi tawar politik, karena belum ada inisiatif untuk mengundang investor alternatif dari Jepang, Eropa, atau negara ASEAN lain sebagai pembanding. 

Ketergantungan eksklusif pada satu negara, berpotensi menjadikan Palembang sebagai satelit, bukan mitra sejajar.

Peran Kritis DPRD Kota Palembang

Sumber: