Ultimatum Konstitusional: Kebijakan Presiden Tidak Kebal Uji

Artikel berjudul ‘Ultimatum Konstitusional: Kebijakan Presiden Tidak Kebal Uji’ ditulis oleh Dr. H.C. Muhammad Yuntri, S.H., M.H, Presiden Organisasi Profesi Advokat Kongres Advokat Indonesia (K.A.I), Praktisi Hukum sejak 1986 sampai sekarang, dan Advokat senior di Jakarta

 

REPUBLIK ini berdiri di atas satu fondasi utama: supremasi konstitusi. 

Bukan supremasi kekuasaan. Bukan pula supremasi jabatan.

Karena itu, setiap kebijakan strategis Presiden, termasuk kebijakan luar negeri, penggunaan anggaran negara, maupun pengelolaan sumber daya alam harus tunduk pada batas konstitusional.

Belakangan, sejumlah kebijakan strategis menimbulkan kegelisahan publik. 

BACA JUGA:Pemkab Muba Bahas PKKPR Perkebunan Sawit, Dorong Investasi dan Serapan Tenaga Kerja

BACA JUGA:SIAP-SIAP! Ini Syarat Wajib Seleksi CPNS 2026

Ada pertanyaan tentang arah politik luar negeri sebagai anggota dari BoP yang bukan organ PBB yang katanya untuk perdamaian di Gaza dan akan menggunakan dana APBN  17 T, padahal diprakarsai oleh pribadi Trump dan Netanyahu yang selama ini dikenal sebagai penjajah rakyat Palestina.

Selain itu tentang rencana pengelolaan sawit di Papua yang diduga mulai tercium untuk kepentingan Amerika yang dinilai sensitif secara sosial dan ekologis, serta perjanjian dagang yang mengharuskan Indonesia menerima ketentuan sejumlah barang impor Amerika tanpa harus berlebelkan halal, dan lain-lain.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah kebijakan Presiden dapat diuji? Jawaban saya tegas: Ya, sepanjang kebijakan itu berbentuk norma hukum dan berdampak konstitusional.

Hak Prerogatif Ada Batasnya

BACA JUGA:Tips Rahasia Bikin Rumah Wangi Hotel Mewah dengan Bahan Murah

BACA JUGA:PLN Icon Plus Gelar Awareness Nasional Penguatan Data Aset di Palembang

Presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. 

Sumber: smsi