Perkuat Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, BKKBN Sumsel Gelar Workshop

PALEMBANG, PALPRES, COM - Guna memperkuat pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB Tingkat Sumsel 2022. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumatera Selatan menggelar workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.

Workshop yang digelar selama tiga hari (24-26 Agustus 2022) ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Mediheryanto, S.H., M.H dengan ditandai pemukulan gong yang didampingi para narasumber yakni Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI Dr.Faharuddin, Subkor Pelayanan Kependudukan dan KK Kemendes RI Lilis Yuliana, SP., M.Si, Asisten Deputi Pendudukan dan Keluarga Berencana dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK RI, Imam Fasli, Kabid Pengendalian Kependudukan (Dalduk) BKKBN Provinsi Sumsel Zamhari, SH. Workshop dibuka, Rabu (24/8/2022) di hotel Harper Palembang.

Sebanyak 144 perserta hadir dari 17 kabupaten kota yang terdiri dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kota, perwakilan OPD yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Dinas PPAKB kabupaten kota.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Mediheryanto dalam sambutannya mengatakan, dibangunnya Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga, yang dilaksanakan secara terpadu.

"Melalui Kampung Keluarga Berkualitas seluruh desa dan kelurahan, dapat mengoptimalkan tersedianya data keluarga dan data kependudukan, juga peningkatan cakupan pelayanan kepada keluarga, juga menata lingkungan keluarga," ujarnya.

Tujuannya lanjut dia, meningkatkan kapasitas pengelola kampung KB tentang cara pengelolaan kampung KB dengan terintegrasi secara tepat sasaran mulai dari klasifikasi dasar dan berkembang hingga menjadi mandiri dan berkelanjutan.

"Kampung KB dilaunching pada 2016 lalu dan jumlah kampung KB yang baru terbentuk sebanyak 497 di Sumsel atau sekitar 15 persen dari jumlah 3.289 desa dan kelurahan," jelasnya.

Ia melanjutkan, guna menghindari kesalahfahaman yang timbul karena beranggapan hanya milik BKKBN, pemerintah mengubah nama Kampung KB menjadi Kampung Berkualitas yakni kampung milik bersama.

"Pemerintah menargetkan semua desa dan kelurahan harus menjadi Kampung Keluarga Berkualitas target 2024 mendatang," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas keluarga di kampung KB, ada tiga persyaratan yang harus terpenuhi, lanjut Medi, yakni adalah komitmen dari pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, Komitmen semua komponen masyarakat dan yang ketiga adalah Data yang akurat yang mencakup data kondisi dari semua aspek pembangunan desa yang di tuangkan dalam bentuk profil kampung berkualitas.

Sementara itu, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Dr.Faharuddin menambahkan, Kampung KB yang sudah dibangun BKKBN kini berjumlah 16.793 dengan tujuan untuk menurunkan angka prevalensi anak yang mengalami kekerdilan atau stunting.

"Pembangunan Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas yang dijalankan BKKBN seperti program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan sosial dan ekonomi," jelasnya.

Koordinator Bidang Dalduk BKKBN Sumsel menjelaskan, workshop yang digelar selama tiga hari tersebut tidak hanya pemantapan secara teori tetapi seluruh peserta juga diajak ke Kampung KB Seroja di Desa Sembadak yang merupakan Juara I Kampung KB se-Sumsel. Disana, peserta dapat mempelajari langkah-langkah dari pengelola Kampung KB Seroja sehingga bisa memenuhi berbagai unsur dan pencapaian target kampung KB yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, rombongan peserta workshop yang berkunjung ke Kampung KB Seroja Desa Sembadak Kabupaten Ogan Ilir disambut hangat oleh warga setempat. Ketua Pokja Kampung KB memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjadikan kampung KB tersebut menjadi bermanfaat secara optimal untuk masyarakat. 

Sumber: