RDPS
Honda

Cari Solusi Untuk Masalah Ilegal Drilling, PJ Bupati Muba Temui Kepala Staf Kepresidenan

Cari Solusi Untuk Masalah Ilegal Drilling, PJ Bupati Muba Temui Kepala Staf Kepresidenan

PJ Bupati Muba Drs Apriyadi MSi menyerahkan laporan terkait ilegal drilling kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko-Kominfo Muba For Palpres.com-

JAKARTA,PALPRES.COM- Keseriusan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mencari dan menyelesaikan masalah Ilegal Drilling.

PJ Bupati Muba Drs Apriyadi menemui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn)TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P, Kamis 24 November 2022.

Dalam rangka melaporkan persoalan yang bertahun-tahun lamanya tak kunjung selesai yakni ilegal drilling dan refinery.

BACA JUGA:Minimalisir Konflik Akibat Penyetopan Ilegal Drilling di Muba, Ini Dilakukan PJ Bupati dan Forkopimda

Dalam kesempatan itu, Apriyadi mengadukan ancaman terhadap lingkungan, keselamatan warga bahkan potensi konflik yang terjadi akibat aktifitas ilegal drilling dan refinery di Muba.

"Prinsipnya Pemkab Muba ingin ada solusi dari persoalan ilegal drilling ini, tentu dengan tidak menzalimi masyarakat dan merusak lingkungan yang terus menerus terjadi akibat aktifitas ilegal drilling dan refinery," tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini akibat aktifitas ilegal drilling tersebut sudah menyasar ke pencemaran sungai di Kabupaten Muba.

BACA JUGA:Kapolda Sumsel Minta Anggota Tak Terlibat Ilegal Drilling

"Tadi sudah kita sampaikan semuanya ke pak Moeldoko, semoga dalam waktu dekat ada solusi yang konkrit," harapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengaku sangat perihatin dengan kondisi  ilegal drilling dan refinery di Kabupaten Muba.

"Apa yang sudah dilaporkan pak Bupati Apriyadi ini akan menjadi atensi nantinya, ini juga sudah menjadi sorotan bapak Presiden," pungkasnya.

BACA JUGA:Acara FGD di Polda Sumsel, PJ Bupati Usul Cari Solusi Terkait Ilegal Drilling di Muba

Diketahui, berdasarkan data hingga September 2022 tercatat ada sebanyak 7 ribu lebih sumur minyak ilegal di Kabupaten Muba yang dikelola masyarakat dan saat ini jumlah tersebut terus bertambah.

Berita terkait, PJ Bupati Musi Banyuasin Drs Apriyadi bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni Kapolres AKBP Siswandi dan Dandim 0401/ Muba mendatangi Polda Sumsel, Kodam II Sriwijaya dan Makorem 044 Gapo, Selasa 22 November 2022.

 

Kedatangan PJ Bupati dan Forkopimda untuk menyampaikan permasalahan Ilegal Drilling dan Ilegal Refinery untuk dilakukannya penyetopan yang sebelumnya sudah turun langsung melihat lokasi penambangan illegal di Desa Tanjung Dalam sehingga tidak timbul konflik.

 

BACA JUGA:Penambang Minyak Ilegal di Sumsel Sulit Diatasi, Kementerian ESDM: Lokasinya Berada di Tengah Hutan

 

"Masyarakat Muba percayalah, saat ini kita sedang bekerja demi kebaikan daerah kita sendiri. Dan kesejahteraan masyarakat lebih ter-arah," tegas Apriyadi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Apriyadi juga melaporkan bahwasannya ulah penambang ilegal terutama di Desa Tanjung Dalam sudah berakibat ke pencemaran sungai.

 

"Kalau ini dibiarkan saja akan sangat berdampak buruk, harus ada upaya tegas dan pendampingan," ucapnya.

 

BACA JUGA:PJ Bupati Muba : Kita Terbatas Kewenangan Penertiban dan Pencegahan Illegal Drilling

 

Apriyadi mengatakan, persoalan ilegal Drilling kalau dibiarkan terus menerus tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi akan terjadi konflik antar kelompok masyarakat.

 

Pemkab Muba juga berencana akan menemui Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas dampak lingkungan akibat aktivitas illegal drilling.

 

"Yakinlah kami akan mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat tanpa mendzalimi, demi kebaikan kita semua warga Muba," tuturnya.

 

BACA JUGA:Ini Upaya Pj Bupati Apriyadi Tuntaskan Illegal Drilling dan Refinery di Muba

 

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi SIP MBA MHan mendukung tindakan dan upaya yang sudah dilakukan Pj Bupati Muba bersama Forkopimda di Muba dalam penertiban ilegal Drilling serta ilegal refinery yang terus terjadi di Kabupaten Muba.

 

"Upaya dari Pemkab Muba untuk mengatasi ilegal drilling sudah sangat baik.

 

Saya berpendapat bahwasanya terdapat 3 upaya untuk mengatasi ilegal drilling ini, langkah dalam jangka pendek bisa dibentuk posko terpadu bersama.

 

Kemudian langkah menengah melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang berbenturan. Setelah itu, Jangka panjang perjuangkan hal-hal khusus yang terjadi,"katanya.

 

BACA JUGA:Ultimatum Pemilik Lahan dan Pemodal Sumur Minyak Ilegal Terbakar di Kecamatan Keluang

 

Senada dikatakan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, SIK mengapresiasi kegetolan Pj Bupati Apriyadi bersama Forkopimda di Muba yang maksimal untuk melakukan upaya-upaya penyetopan dan penanganan ilegal Drilling dan ilegal refinery.

 

Komandan Korem (Danrem) 044/Gapo Brigjen TNI Naudi Nurdika SIP MSi MTr (Han) mengapresiasi upaya dan usaha yang telah dilakukan Pemkab Muba untuk melakukan penyetopan pengeboran minyak ilegal.

 

"Kabupaten Muba mendapatkan sebuah berkah dengan melimpahnya kekayaan alam seperti ini.

 

Saya berpendapat bahwasanya untuk mengatasi ilegal drilling ini kita harus bekerjasama, upaya pak Bupati Apriyadi bersama Forkopimda sudah sangat tepat," tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: