NSPC Kamboja Tertarik dengan Program Kartu Prakerja, Inspirasi dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

JAKARTA – Program Kartu Prakerja rupanya mendapat ketertarikan dari negara yang tergabung dalam ASEAN, salah satunya National Social Protection Council (NSPC) Kamboja.

NSPC berfungsi menetapkan dan mengawasi agenda kebijakan dan mendorong reformasi sistem perlindungan sosial di salah satu negara ASEAN itu.

Di dalam kunjungannya, Dewan Perlindungan Sosial Kamboja ini mengaku kagum atas program ini karena meningkatkan keterampilan angkatan kerja sebagai bentuk perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Deputi Sekjen NSPC Kamboja Pheakdey Sambo saat berkunjung ke kantor Manajemen Pelaksana Program kartu Prakerja selama 3 hari, 6 hingga 8 Maret 2023.

BACA JUGA:Kartu Prakerja Gelombang 49 Sudah Dibuka! Dana Manfaat Rp4.200.000 Menunggu Kamu

Menurut Pheakdey Sambo Program Kartu Prakerja ini memberikan inspirasi di dalam memperkuat program pendidikan dan pelatihan bagi keluarga miskin.

“Prakerja menginspirasi kami untuk menjadikan program Technical and Vocational Education and Training (TVET) bagi rumah tangga miskin dan rentan,” kata Pheakday dalam press rilis yang diterima palpres.com.

Di Kamboja, sambung Sambo menjelaskan, sistem perlindungan sosial terdari dari 2 pilar yakni jaminan sosial dan bantuan sosial.

Seperti jaminan sosial memiliki 4 unsur yakni skema pensiun, pengangguran, kecelakaan kerja dan  asuransi kesehatan.

BACA JUGA:Moeldoko Sebut Perubahan Skema Kartu Prakerja Ibarat Strategi Perang, Berhitung dengan Risiko

Sedangkan bantuan sosial memiliki unsur pengembangan sumber daya manusia, pelatihan kejuruan, kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan dan tanggap darurat.

Direktur Kebijakan dan Strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasi (Ministry of Labor and Vocational Training) Kamboja Khem Pisoth menilai, penyelenggaraan digital training yang menjadi bagian dari Prakerja sangat baik.

“Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasinya,” ucap Pisoth.

Dia juga sepakat keahlian menjadi masalah bagi negara berkembang, termasuk masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan formal.

Sumber: