Apresiasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Muba, Ini Kata BPS Pusat

JAKARTA, PALPRES.COM - Setelah merilis sejumlah program penanggulangan kemiskinan, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemkab Muba melakukan koordinasi data dan metode penghitungan kemiskinan ke Badan Pusat Statistik (BPS)  Pusat.

Koordinasi yang  dilakukan oleh Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud melalui Kadinsos Muba Ardiansyah dan Kepala Bappeda Sunaryo, Rabu 13 September 2023 ini diterima langsung oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti, S.Si.,M.Enc.Sc.

Ardiansyah menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan, mengetahui serta belajar cara menghitung angka kemiskinan. 

Karena menurutnya, Muba telah melakukan berbagai upaya serius untuk menekan angka kemiskinan  

BACA JUGA:Senin Depan Ada Dana Rp400.000 Masuk ke Rekening Penerima BLT, Simak Penjelasannya!

"Kedatangan kami untuk mengetahui apakah ada yang kurang atau belum pas atas program yang kami laksanakan di Muba. 

Lalu berikutnya melihat apa saja program yang harus kami lakukan, apakah pendataan angka kemiskinan yang kami lakukan ini belum pas atau ada metode yang harus kami sesuaikan," terang Ardiansyah di BPS, Rabu. 

Menurutnya, tahun ini sudah terhitung enam bulan Pemkab Muba telah menggulirkan  program strategis "Bantu Umak". 

Program ini menurutnya, akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 71 Milyar di tahun 2024. 

BACA JUGA:Ingin Bansos PKH dan BPNT Rp600 Ribu Cair Lagi di Tahap Berikutnya?, Begini Cara Pengajuannya

"Ini bukti keseriusan Muba menanggulangi kemiskinan ekstrem. 

Kami melakukan pendataan ulang dan juga berupaya memadukan dengan data regsosek. 

Kami ingin sinkronisasi data kemiskinan yang kami lakukan melalui P3KE, dengan hasil regsosek," terang Ardiansyah di hadapan Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Nurma Midayanti dan jajaran serta Kepala BPS Muba dan Kepala BPS Provinsi Sumsel. 

Ardiansyah menginginkan, hasil koordinasi ini bisa dipakai sebagai acuan penanggulangan kemiskinan sehingga data kemiskinan di Muba makin valid. 

Sumber: dinkominfo muba