Collaborative Governance dalam Implementasi Nilai-nilai Toleransi Menjelang Tahun Politik 2024

Kolaborasi disini diyakini sebagai hal yang  sangat penting dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam keluarga, kelompok maupun masyarakat. 

Hal ini disebabkan oleh semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bangsa dan negara melibatkan berbagai komponen sumber daya nasional serta  pemangku kepentingan.  

Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan  berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al.,2002). 

Dalam collaborative governance  selain melibatkan berbagai unsur pemerintah, BUMN,  swasta,  perguruan tinggi juga melibatkan komponen masyarakat yang ada di perbatasan (Papua, Kalimantan serta Sulawesi), anggota parpol serta insan media.  

Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa ilmuan penganut aliran Top Down salah satunya adalah George C. Edward III. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation dalam Leo Agustino    (2008:149) dimana    terdapat    empat    variabel    yang    sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: Komunikasi.  

Variabel  pertama  yang mempengaruhi  keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi. 

Sumber Daya.

Variabel   atau   faktor   kedua   yang   mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. 

Disposisi

Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.   

Jika  pelaksanaan   suatu   kebijakan   ingin   efektif,   maka  para pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. 

Struktur Birokrasi. Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. 

Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan Collaborative Governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. 

Sumber: