Collaborative Governance dalam Implementasi Nilai-nilai Toleransi Menjelang Tahun Politik 2024

Sebab, saat ini mulai muncul benih intoleransi dan politik identitas di media sosial akibat perbedaan pilihan politik menjelang pemilu.  

Selain itu, BNPT menemukan potensi radikalisasi di dunia maya juga cenderung meningkat seiring masifnya penggunaan internet sejak pandemi Covid-19. 

Selama 2022, ditemukan 600 situs dan akun di berbagai platform media sosial yang bermuatan unsur radikal Situs-situs tersebut menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda. 

Hanya sedikit angin segar datang dari Indeks Potensi Radikalisme 2022 yang menunjukkan potensi radikalisme berada pada angka 10 persen. Angka itu lebih rendah 2,2 persen dibanding survei serupa pada 2020 yang berada pada angka 12,2 persen.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar di acara rilis Indeks Potensi Radikalisme 2022, di Jakarta, Rabu (28/12/2022), menyampaikan, hasil survei itu menunjukkan terbangunnya kesadaran dan semangat masyarakat untuk menolak intoleransi yang semakin tumbuh dan berkembang. 

Menurut Kepala BNPT bahwa capaian ini dikembangkan untuk mempersempit pemahaman-pemahaman yang linear dengan ideologi terorisme. 

Hasil survei tersebut menjadi dasar pijakan BNPT mengevaluasi berkembangnya paham-paham radikal dan intoleran. 

Survei itu juga bisa digunakan untuk memetakan daerah-daerah yang tingkat intoleransinya tinggi sehingga bisa memberikan perlakuan yang khusus agar pemahaman masyarakat terhadap gerakan intoleran berkurang. 

Untuk mengatasi intoleransi, BNPT akan meningkatkan edukasi dan kontranarasi kepada masyarakat agar tidak ada tindakan intoleran. 

Edukasi dilakukan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga melibatkan duta damai. 

Terhadap ancaman terorisme di ruang siber, BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli siber, takedown, dan penegakan hukum. 

Pengamat Politik Siti Zuhro menilai bahwa legalisme intoleransi merupakan sumber kekacauan dalam pemilu 2024. 

Menurutnya, masalah yang timbul menjelang pemilu merupakan intoleransi yang datang dari kaum elite untuk mengubah pola pikir rakyat. 

"Kita disesatkan ke sana, bahwa intoleransi itu datangnya dari elit bukan dari masyarakat," ujar Siti dalam diskusi yang bertajuk Ngopi dari Seberang Istana Edisi Khusus Tutup Tahun: Merangkum 2022, Menyambut 2023 melalui kanal Youtube Survei Kedai KOPI pada Ahad, 18 Desember 2022. 

Maraknya peristiwa-peristiwa bernuansa intoleransi yang terjadi di berbagai daerah sejak awal 2023 tak lagi mengagetkan bagi Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. 

Sumber: