RDPS
Honda

Pro Kontra Potongan Tapera, Ketua MPR RI Minta Aturan Tapera Ditunda dan Dikaji Ulang

Pro Kontra Potongan Tapera, Ketua MPR RI Minta Aturan Tapera Ditunda dan Dikaji Ulang

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengkritik kebijakan tersebut. Dimana dalam kebijakan itu disebutkan untuk melakukan pembayaran iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai swasta. Aturan potongan Tapera ini--MPR RI

Barulah kemudian dilakukan kaji kembali," ujar Bambang. 

Bambang menilai sebaiknya saat ini pemerintah lebih fokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

BACA JUGA:Pj Bupati Muba Tinjau Jalan Penghubung di Kecamatan Lalan, Ini Arahannya

BACA JUGA:GREAT Edunesia Gelar Internal Audit, Departemen dan Unit Bisnis Diminta Lakukan Ini

Sehingga bisa menimbulkan daya beli yang tinggi.

Bukan sebaliknya justru membebankan iuran tambahan untuk pembelian rumah pertama. 

Tentunya, pembebanan iuran ini akan menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil bisa hilang sebagian. 

"Rakyat itu butuh sekali dana untuk kebutuhan riil nya.

BACA JUGA:Berikut Jumlah Perolehan Kursi Parpol dan Nama Anggota DPRD Muba Terpilih Periode 2024-2029

BACA JUGA:Sriwijaya Expo 2024 Resmi Ditutup, Ada 1.639 Transaksi dengan Nilai Fantastis Capai Rp1 Miliar dari Pengunjung

Jadi bila dilakukan pemotongan itu akan mengurangi kebutuhan riil mereka," ujar Bambang. 

Terlebih lagi, dengan potongan penghasilan sebesar 3 persen untuk iuran Tapera, masyarkat tidak akan tahu manfaat apa yang akan didapat dalam jangka pendek. 

"Jadi sekali lagi yang harus dilakukan pertama adalah sosialiasi yang lebih massif.

Sehingga rakyat menjadi paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya,” ujar Bambang. 

BACA JUGA:Inilah 5 Jenis Umpan Rahasia untuk Mancing Ikan Sepat Siam, Murah Meriah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: