3 Hal yang Dapat Membatalkan KPM PKH dan BPNT Tahap 3 Gagal dicairkan Dana Bansosnya

Karena komitmen dari Kementerian Sosial RI yang memperbarui data DTKS penerima bantuan sosial setiap bulannya.

Dan di bulan Juni ini hanya tersisa beberapa hari lagi untuk memasuki proses pemutakhiran data bagi KPM PKH dan BPNT.

Sementara itu Kemensos memastikan data penerima bansos yang tersaji dalam DTKS diperbarui atau mengalami pemutakhiran data setiap bulan.

BACA JUGA:PENTING! Lakukan 5 Hal Ini Agar Pinjol Tidak Berani Sebar Data Pribadimu

BACA JUGA:Ditonton Hingga 2.000.000 lebih Penonton Dalam 9 Hari, Simak 4 Fakta Tentang Film Ipar Adalah Maut

Di bulan Juni ini proses pemutakhiran DTKS terus berlangsung untuk penerima PKH maupun BPNT dan berakhir di tanggal 25-29 Juni 2024.

Nantinya hasil pemutakhiran data akan dihimpun oleh pihak Pusdatin per tanggal 1 Juli 2024, sebagai bentuk upaya persiapan penyaluran bansos untuk periode Juli-Agustus 2024 yang melalui kartu KKS dan periode Juli-September 2024 yang melalui PT Pos Indonesia.

Jadi bagi para KPM PKH maupun BPNT jika setelah dilakukan pemutakhiran data dinyatakan tidak layak menerima bansos maka kemungkinan untuk pencairan selanjutnya akan dihentikan.

Sementara itu di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) yakni Ma’ruf Amin menerbitkan aturan baru terkait penyaluran bansos.

Ada tiga larangan yang harus ditaati oleh para KPM agar bansosnya tetap disalurkan oleh pemerintah.

BACA JUGA:DESAIN KLASIK DAN MEMUKAU! Intip Spesifikasi Dari Motor Kawasaki W230

BACA JUGA:Harley-Davidson Rilis Sepeda Ontel Listrik Dengan Fitur 4 Mode Berkendara

Jika KPM melanggar 3 aturan ini, maka bansos seperti PKH dan BPNT terancam tidak akan cair lain untuk penyaluran di tahap selanjutnya.

Para KPM PKH maupun BPNT juga terancam dicoret dari kepesertaan penerima bansos atau dicoret dari DTKS. Berikut 3 aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para KPM.

1. Larangan menggunakan uang bansos untuk membeli rokok

Sumber: