Perlu Mahkamah Etik, untuk atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

JAKARTA, PALPRES.COM - Wacana pembentukan Lembaga mahkamah etik nasional kembali mengemuka dalam focus group discustion (FGD) yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kemarin Selasa, 27 Agustus 2024 di Jakarta. 

Hal ini didasarkan fakta terjadi penurunan etika para penyelenggara negara.

“Usulan ini menjadi relevan di tengah maraknya keterpuruakan etika dan moral para penyelenggara negara. Dibuktikan dengan semakin tingginya kasus korupsi dan amoral dari para penyelenggara negara,” kata Amin Abdullah salah satu Dewan Pengarah BPIP yang juga sebagai host FGD.

Meski begitu, lanjut Amin, menghadirkan lembaga etik masih perlu pembahasan mendalam. 

BACA JUGA:Ini Dasar Hukum Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih oleh BPIP

BACA JUGA:BPIP Apresiasi Dukungan Bank Mandiri untuk Paskibraka 2024

Amin belum bisa berbicara banyak karena pembahasan masih dilakukan.

FGD ini menurut amin sebagai bagian dari tanggung jawab BPIP dalam menjawab dan ikut merasakan kerisauan masyarakat pasca-reformasi. 

Alih-alih membaik, situasi etika penyelenggara negara seakan mundur.

“Masyarakat merasakan keresahan terhadap persoalan etika dan moral dalam penyelenggaraan negara. Kami merasakan itu dan mencoba mencari solusinya,” ungkap Mantan Rektor Univesitas Islam Negeri (UIN) Jogja ini.

BACA JUGA:BPIP Beri Ini Kepada 38 Kepala Daerah untuk Penguatan Pancasila

BACA JUGA:BPIP Siapkan Paskibraka Tampil Prima

FGD dengan tema “Etika Demokrasi dan Praktik Hukum” ini diharapkan menjadi pesan kepada pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk kembali menguatkan sistem dan regulasi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika.

“Tema ini kami angkat untuk intropeksi dan evaluasi dalam menyiapkan generasi yang akan datang, generasi minelial, pemerintahan baru, dan masyarakat pada umumnya,” terangnya

Sumber: