Perlu Mahkamah Etik, untuk atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
Mulai rapuhnya etika penyelenggara negara membuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar focus group discussion bersama dengan sejumlah pakar, peneliti, guru besar, tokoh agama dan ahli etika di Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024)--
Sementara faktanya, jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini.
Meksi begitu, Andi menilai generasi muda saat ini mulai mendesak agar kembali ke etika dan moral meskipun tidak mengalami era reformasi 1998 lalu.
BACA JUGA:Inilah Daftar Lengkap Nama Seluruh Anggota Paskibraka Nasional, Ada Dari Sumsel Loh
BACA JUGA:Pj Wako H Trisko Defriyansa Kukuhkan 75 Anggota Pasukan Paskibraka Kota Lubuklinggau
Hal sama dikatakan Ikrar Nusa Bhakti.
Menurutnya, etika dalam politik dan hukum saat ini mengalami degradasi yang sangat besar.
Dirinya menunjukkan rencana perubahan Rancagan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan adanya kepentingan politik.
“Indonesia adalah hukum yang harus memperhatikan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dalam proses pembuatan regulasi dan produk hukumnya,” tegasnya.
BACA JUGA:Tawarkan Kenyamanan dan Kestabilan Ketika Dikendarai, Honda Civic RS Pas Untuk Jadi Mobil Keluarga!
BACA JUGA:Pertamina Hulu Rokan Tegakkan Integritas dan Etika Dalam Budaya di Lingkungan Kerja
Di tempat yang sama pakar Hak Asasi Manusia dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas-pun menyebut laporan Bank Dunia menyebutkan terjadi banyak penurunan dalam indeks korupsi dan demokrasi di Indonesia.
Hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap eksistensi negara dan bangsa.
“Penegakan etika adalah sesuatu yang mutlak, etika yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila adalah sebagai penyelamat dari hancurnya masa depan kita (Indonesia)” tegasnya.
Hal sama juga disampaikan pakar ekonomi Agustinus Prasetyantoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
