Serukan Reformasi Hukum Total, Ketum DePA-RI: Indonesia Butuh UU Contempt of Court!

Ada yang menawarkan, ada yang menerima. 

COC bukan hanya dapat dilakukan oleh seorang advokat, namun juga oleh pengunjung sidang, jaksa, dan bahkan hakim sendiri, sebab COC itu adalah penghinaan terhadap lembaga atau institusi.--Freepik

Tapi kalau ditolak tawarannya, maka tak akan ada suap.

Reduksi Praktik Suap

BACA JUGA:Pj Bupati Muba Dukung Kerjasama DPPPA dengan Pengadilan Agama Sekayu

BACA JUGA:Kabar Gembira, Berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Gratis, Begini Syaratnya

Luthfi menekankan bahwa memberantas atau mereduksi praktek suap harus dimulai dari level kepolisian, karena rekayasa perkara bisa dimulai dari tingkat penyidikan. 

Begitu juga “hengki-pengki” dapat juga terjadi di level kejaksaan dan pengadilan.

Polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut, advokat yang membela dan hakim yang memutus sama-sama punya peran penting akan timbulnya praktek suap menyuap, dan tak kalah pentingnya adalah panitera yang menjadi penghubung antara advokat, jaksa dan hakim.

Tapi menurut Pengacara Calon Presiden RI dalam sengketa Pilpres 2019 dan 2024 ini, Indonesia harus memiliki Undang-undang Contempt of Court (UU COC). 

BACA JUGA:Resmi, Silvi Ariani Jabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu

BACA JUGA: Berkas 10 Mantan Kades Ogan Ilir dan Kontraktor Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Tinggal Tunggu Persidangan

Tidak cukup terkait penghinaan kepada lembaga peradilan hanya diatur dalam pasal-pasal terpisah dalam KUHP, dan Luthfi menyayangkan sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Contempt of Court.

DPR Diiminta Inisiasi Golkan UU COC

Maka, menurut Ketua Umum DePA-RI, kini sudah saatnya DPR menginisiasi serta menggoalkan UU COC yang harus dibuat dengan partisipasi publik dan kajian akademis yang mendalam.

DPR tidak boleh “main sulap” dalam meloloskan sebuah RUU menjadi UU.  

BACA JUGA:4 Pegawai Pengadilan Agama Martapura Dapat Promosi

Sumber: smsi