Pendapatan Negara di Sumsel Tumbuh 56,68 Persen, Terungkap ini Penyumbang Terbesarnya

Salah satu jenis belanja pemerintah pusat ini adalah belanja pegawai. 

Belanja pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, termasuk gaji.

Belanja ini mendorong pegawai Kementerian dan Lembaga menghasilkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sampai dengan 30 September 2022 realisasi belanja pegawai ini di Sumsel adalah sebesar Rp3,90 triliun.

Selain belanja pegawai sambung Lidya, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja barang Rp3,28 triliun, belanja modal Rp1,54 triliun, dan belanja sosial Rp15,54 milyar.

Sementara belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,96 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,53 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp768,66 miliar.

Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp115,21 miliar, DAK non Fisik Rp2,84 triliun, dan Dana Desa Rp1,96 triliun. 

Tekanan inflasi tinggi mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.

“Hal ini mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global,” sebut Lidya.

Dia menambahkan, inflasi Indonesia sendiri meningkat meski masih relatif moderat dibandingkan peer countries.

Terlebih kata Lidya, Forum ALCo Sumsel mengungkap belanja wajib untuk mengendalikan inflasi di Sumsel. 

Belanja itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemda (earmark 2%).

BLT BBM telah terealisasi sebesar Rp162,86 miliar kepada 552.057 keluarga penerima manfaat (KPM). 

BSU yang diberikan sebesar Rp600.000 per pekerja yang memiliki gaji Rp3,5 juta perbulan telah disalurkan kepada 125.239 pekerja di Sumsel.

Total realisasi bantuan sosial seluruh pemda di Sumsel dari earmark 2% Dana Siaran Pers SP-11 /WPB.07/2022 Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Transfer Umum (DTU) adalah sebesar Rp2,87 miliar.

Sumber: palpres.com