Berapa Ongkos Haji 2023, Berikut BPIH 2023 Usulan Kemenag Sesuaikan Harga Ketetapan Arab Saudi

BACA JUGA:Tarif JKN Resmi Naik, Legislator Ini Minta Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. 

"Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya.

Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiayaan haji jangka panjang.  

"Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. 

BACA JUGA:Kylie Jenner Posting Wajah dan Umumkan Nama Anak Kedua

Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat," urainya.

Untuk itulah, imbuh Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menteri Agama (Menag) saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). 

"Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya," tegas dia.

"Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR, kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal! Amin," tutupnya. 

BACA JUGA:Kirim Pesan Minta Tolong Lewat Video Tiktok, Ini Alasan Melaney Ricardo

Diketahui, Kemenag mengusulkan rerata Bipih 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. 

Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Usulan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Raker bersama Komisi VIII DPR, Kamis 19 Januari 2023. 

Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Sumber: kemenag.go.id