Praktik Pabrik Sawit Tanpa Kebun Marak, Ganggu Tata Niaga Sawit hingga Ancam Kemitraan dengan Petani

Jika praktik seperti ini terus berjalan, maka akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Sedangkan dilihat dari pertimbangan jarak antar pabrik, adanya kemitraan, dan daya dukung wilayah tentu menjadi acuan melalui sebuah studi kelayakan pabrik kelapa sawit (PKS),” jelasnya. 

BACA JUGA:Telan Anggaran Rp700 Triliun, Walhi Kritisi Proyek Tanggul Raksasa di Demak

BACA JUGA:14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru Disetujui Presiden Jokowi pada 2024, AHY Siapkan Lahannya

Namun kecuali Pabrik Kelapa Sawit berdiri tanpa dokumen studi kelayakan dan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang beresiko terhadap perizinan.

“Perlu dicatat juga, jika pemberian izin pabrik sawit berkaitan dengan aktivitas politik, justru akan berimbas setelah Pilkada 2024 digelar,” katanya.

Misalnya terjadi pelanggaran, maka akan dikejar oleh lawan politik.

Selain itu, keberadaan pabrik sawit yang tidak memiliki kebun ini tentu akan merusak tata niaga sawit yang selama ini sudah berjalan.

BACA JUGA:3 Pejabat PLN Ini Dicekal KPK Keluar Negeri, Dijadikan Tersangka Korupsi Proyek di PLTU Bukit Asam

BACA JUGA:Nilai Kontrak Rp15 Triliun, Inilah Proyek Jembatan Penghubung Sumsel - Babel

Sehingga perlu peran pemerintah pusat yang harus tegas dalam melaksanakan regulasi.

“Tentu sangat mengganggu keberadaan pabrik sawit tanpa kebun ini, pemerintah juga salah karena memberikan izinnya,” ungkapnya.

Dan ini juga sebagai salah satu dampak dari penerapan otonomi daerah, karena yang memiliki daerah itu Bupati bukan pemerintah pusat. 

Sementara itu, Rawing Rambang, Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah mengaku pemerintah memang memberikan izin pabrik sawit tanpa kebun beroperasi.

BACA JUGA:Kapten Kapal Cargo Penabrak Jembatan di Baltimore Kabarnya WNI? Kemenlu Klarifikasi ke Otorita Setempat

Sumber: